KPK Sosialisasi Peraturan LHKPN di Babel, Sekda Yan Megawandi Hadir

PANGKALPINANG – hari ini (Rabu, 8/3/2017), KPK menggelar sosialisasi peraturan  KPK 07 tahun 2016 dan demo aplikasi e-LHKPN yang bertempat di hotel Novotel. Dimana tampak Yulia Anastasia F’uada spesialis pada direktorat PP LHKPN kedeputian bidang pencegahan KPK hadir sebagai nara sumber yang mengundang para pemangku kebijakan di Bangka Belitung. Acara tersebut dibuka oleh Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yan Megawandi yang mewakili Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Yulia mengatakan, tujuan penyelenggaraan acara ini adalah untuk mensosialisasikan perubahan yang terjadi. Sebagai pengganti Keputusan KPK 07 tahun 2005 menjadi Peraturan KPK 07 tahun 2016, dimana terdapat beberapa perubahan yang signifikan dan memiliki prinsip 3M yaitu, Mudah, Murah, dan Manfaat.

Mudah, yang bertujuan untuk mempermudah para penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan. Murah, yang pada prinsipnya adalah efisiensi biaya penyelenggaraan LHKPN. Manfaat, yaitu pelaporan harta kekayaan adalah untuk membantu penyelenggara memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan harta kekayaannya, dan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan harta kekayaan.

Waktu penyampaian LHKPN pada peraturan KPK 07 tahun 2016 ini mengalami perubahaan dari Kep KPK 07 tahun 2005, menjadi; pertama kali menjabat, berakhir masa jabatan/pensiun, periodik setahun sekali, pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhir masa jabatan /pensiun.

Pada peraturan KPK 07 tahun 2016, batas waktu penyampaian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang berdasarkan periode perubahan jabatan, saat pertama kali menjabat  atau pensiun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun. Dan untuk penyampaian LHKPN yang berdasarkan Periode Berkala (Periodik) setiap setahun sekali, batas waktunya adalah tanggal 31 maret tahun berikutnya.

Posisi harta yang dilaporkan menggunakan kombinasi periode perubahan jabatan dan periode berkala, yaitu merupakan posisi harta saat menjabat pertama kali sampai dengan posisi harta setiap per 31 desember pada tahun depan, sampai dengan posisi harta saat berakhir jabatan sebagai penyelenggara negara atau pensiun.

Yulia menjelaskan, tata cara pendaftaran dokumen pendukung dimana dahulu membutuhkan banyak dokumen yang sangat rinci, kini hanya perlu fotokopi dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan (surat berharga, asuransi, perbankan).

Nantinya akses pengumuman harta kekayaan dapat dilihat melalui portal ACCH dengan alamat website http://acch.kpk.go.id. (K5)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Khalimo Tabarani
Fotografer: 
Khalimo Tabarani
Editor: 
Noviansyah