Kumpulkan Nelayan, DKP Babel Sosialisasikan Peraturan Perizinan Melaut

Bangka Tengah -  Dinas Kelautan dan Perikanan Babel mengumpulkan nelayan Batu Belubang untuk menyosialisasikan peraturan terkait perizinan melaut  bagi nelayan dan pemilik kapal, Rabu (16/10/2019) di Kantor Bakamla, Desa Batu Belubang.

Kabid Kelautan dan Pengawasan (PSDKP) DKP Babel, Fhores Fherado menerangkan tujuan para nelayan ini dikumpulkan untuk memberikan pemahaman agar para nelayan mengetahui dokumen apa saja yang perlu dilengkapi dan wajib dimiliki oleh para nelayan dan pemilik kapal dalam melakukan aktifitas penangkapan.

"Dalam melaut bapak- bapak nelayan ini punya kewajiban untuk melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh peraturan dan  undang- undang yang berlaku, tidak asal turun langsung ke laut," ujar Fhores. 

"Ini demi keselamatan dan keamanan bersama, sehingga bila  nanti bapak melaut ketemu kapal pengawas, ada razia di laut, bapak aman karena dokumen lengkap, tapi bila tidak lengkap tentu ada konsekuensi yang harus diterima," imbuh Kabid PSDKP Babel.

Adapun dokumen yang harus dilengkapi nelayan saat melaut diantaranya adalah,  Pass Kecil untuk nelayan dibawah 7 GT, Pass besar untuk nelayan diatas 7 GT, Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan,  (SIUP), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI), Surat Perintah Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) untuk kapal diatas 10 GT.

Pada kesempatan yang sama, Kasi Pengawasan tindak Pidana Kelautan dan Perikanan DKP Babel, Sularsono meminta nelayan maupun pemilik kapal tidak menyepelekan kewajiban untuk melengkapi dokumen dalam melakukan usaha penangkapan ikan. 

"Bukan mau menakuti, tetapi dalam peraturan perundangan sanksinya jelas, tak punya SIUP ancaman penjara paling lama delapan tahun, tak punya SIPI dan SIKPI bisa dipidana 6 tahun penjara jadi jadi jangan sampai hal-hal seperti ini akan memberatkan kita setelah pulang melaut," tegas Sularsono.

Sementara itu banyak nelayan yang hadir  mengaku dokumen perizinan sudah kadaluarsa, namun meminta kelonggaran untuk tetap dapat melaut. Akhmad Sopian nelayan asal Batu Belubang mengaku pass kecil yang dimilikinya sudah kadaluarsa. 

"Satu dua hari ini sudah musim turun ke laut lagi, namun surat sudah dak berlaku lagi, apakah masih boleh melaut," ujar Akhmad Sopian. 

Menanggapi hal tersebut, Kabid PSDKP, DKP Babel meminta agar nelayan melakukan pendataan secara kolektif. 

"Perpanjangan dokumen yang sudah kadaluarsa tetap harus dilakukan, didata saja secara kolektif kapal mana saja yang izinnya sedang diurus, kami tunggu datanya paling lambat Jumat ini," tegas Fhores.

Sumber: 
DKP Babel
Penulis: 
Mutiah