Kunjungi Babel, Forum Koordinasi Kehumasan Provinsi Bali Sharing Program Pengentasan Kemiskinan

PANGKALPINANG - Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah upaya pengentasan kemiskinan, dan persoalan tersebut memerlukan penanganan dari semua pihak. Keberhasilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian khusus Provinsi Bali. Berangkat dari hal tersebut, Forum Kordinasi Kehumasan Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja pada hari Kamis (07/09/2017), bertempat di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Rombongan Forum Kordinasi Kehumasan Provinsi Bali tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suharto mewakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lainnya, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial dan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Belitung.

Agus Suryawan selaku Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali mengungkapkan tujuan kunjungan kerja Forum Koordinasi Kehumasan Provinsi Bali adalah hendak berbagi informasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai keberhasilan Bangka Belitung dalam pengentasan kemiskinan, serta peran layanan informasi dan pemberdayaan teknologi informasi untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.

“Tujuan utama kami kesini adalah hendak bertukar informasi bagaimana upaya Bangka Belitung dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu kami diinstruksikan oleh gubernur kami untuk belajar dan sekaligus bertukar informasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait program pengentasan kemiskinan,” ungkap Agus.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suharto, mengungkapkan bahwa komitmen dan sinergitas seluruh Organisasi Perangkat Daerah merupakan kunci utama keberhasilan pengentasan kemiskinan. Selain itu, tersedianya data yang valid dan dukungan sumber pembiayaan dari APBD dan APBN merupakan strategi yang juga perlu dijalankan.

“Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Untuk itu perlu komitmen dan sinergitas program pengentasan kemiskinan seluruh organisasi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Tersedianya data-data yang valid mengenai kondisi masalah kemiskinan menjadi pijakan penting bagi pemerintah untuk membuat program-program berkeadilan dan berkelanjutan terkait pengentasan kemiskinan yang akan dibiayai baik oleh APBN maupun APBD,” ungkap Suharto.

Selain itu, percepatan akselerasi penguasaan teknologi informasi dengan sasaran sekolah-sekolah dan masyarakat, penyediaan layanan free wifi di beberapa titik lokasi yang membutuhkan layanan infrastruktur jaringan internet, penyediaan informasi yang bersifat membangun kemandirian masyarakat, serta membangun hubungan kemitraan dengan media merupakan kegiatan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna membantu mengentaskan masalah kemiskinan.

Terkait dengan hal tersebut, Agung Dwi Chandra selaku Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan upaya pengendalian inflasi terhadap harga barang serta program yang sifatnya mengurangi beban pengeluaran dan program untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu merupakan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengentaskan masalah kemiskinan.

"Secara makro kebijakan yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan adalah berupaya mengendalikan inflasi terhadap harga-harga barang. Secara mikro yang kami lakukan adalah merencanakan program-program langsung ke masyarakat kurang mampu, khususnya dalam membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat seperti bantuan Jamkesmas untuk biaya pengobatan. Kedua adalah pemberlakukan bebas pungutan disekolah dimana program sekolah sudah masuk dalam perencanaan. Selain itu program lainnya adalah program peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan kemandirian Kelompok Usaha Bersama (KUBE),” ungkap Agung.

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
stevani
Fotografer: 
stevani