LPPD Harus Selesai dalam Tiga Bulan

TANJUNGPANDAN- - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus selesai disusun paling lama tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Demikian antara lain disampaikan oleh M. Haris AR Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat membuka acara Sosialisasi tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Pertemuan Hotel Green Topical Belitung, Kamis (11/1).

"Laporan ini merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan,” ujar Haris.

Bertindak sebagai narasumber adalah Kasubdit Evaluasi Kinerja Wilayah I Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebanyak 50 peserta hadir dalam acara yang direncanakan berlangsung hingga Jumat (12/1). Para peserta berasal dari berbagai OPD Pemprov Babel dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Haris, pemerintah sudah menyusun manual penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 untuk dipedomani oleh masing-masing pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk mendukung terlaksananya penyusunan LPPD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Semoga hal ini dapat memudahkan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan capaian kinerja secara menyeluruh sebagai tanggung jawab penyelenggara pemerintahan,” pungkas Haris.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sendiri disampaikan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rusmini (Pramas Satpol PP)
Fotografer: 
Rusmini
Editor: 
Irwanto