Memahami Perda Tibum

Apa itu Perda Tibum? Mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengenal Perda Tibum.

Perda Tibum adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan kepada masyarakat. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di suatu daerah.

Perda Tibum wajib dimiliki oleh semua daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Perda Tibum merupakan dasar dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh undang-undang. Dasar pelaksanaan kewenangan yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh daerah kabupaten/kota sudah memiliki Perda Tibum. Kota Pangkalpinang memiliki Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum. Kabupaten Bangka Tengah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum. Kabupaten Bangka Barat memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Kabupaten Bangka Selatan memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.

Kabupaten Belitung memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Kabupaten Belitung Timur memiliki Peraturan Daerah KabupatenBelitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Kabupaten Bangka mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri mempunyai Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Peraturan ini dilaksanakan secara terkoordinasi dengan memperhatikan azas kesetaraan antar daerah dan diatur dalam perjanjian kerja sama.

Dalam Perda Tibum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat sepuluh kaidah yang mengatur larangan dan perintah. Pertama, tertib jalan, lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai. Kedua, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. Ketiga, tertib sungai, saluran, kolong, wilayah pesisir, pantai dan lepas pantai. Keempat, tertib lingkungan. Kelima, tertib kependudukan. Keenam, tertib tempat usaha dan usaha tertentu. Ketujuh, tertib bangunan. Kedelapan, tertib sosial. Kesembilan, tertib kesehatan. Kesepuluh adalah tertib tempat hiburan dan keramaian.

Sekarang, mari kita berbicara beberapa contoh pelanggaran terhadap Perda Tibum yang pernah terjadi di masyarakat.

Apakah Anda pernah melihat “polisi tidur” atau tanggul jalan yang dipasang di beberapa ruas jalan dengan seenaknya dengan tinggi tanggul dan jarak pemasangan yang tidak berperikemanusiaan? Memang dalam beberapakondisi diperlukan “polisi tidur” atau tanggul jalan sebagai alat pembatas kecepatan, namun tahukah Anda bahwa pemasangan polisi tidur ada ketentuan dan harus ada izinnya?

Dalam Perda Tibum Bab III dibahas tentang tertib jalan, lalu lintas angkutan jalan, dan angkutan sungai. Pasal 6 huruf c menyebutkan bahwa “Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perbuatan mengubah bentuk dan fungsi jalan, kecuali dengan izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya meliputi membuat atau memasang tanggul jalan.”

Disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.3 Tahun 1994 Pasal 4 bahwa "Alat pembatas kecepatan kendaraan hanya bisa dipasang di jalan pemukiman, jalan lokal kelas IIIC, dan jalan-jalan yang sedangdilakukan konstruksi. Selain itu perlu didahului dengan rambu peringatan". Pasal 5 menjelaskan lebih lanjut tentang pembatas kecepatan kendaraan yang harus dibuat dengan ketinggian maksimal 12 cm, lebar minimal 15 cm, dan sisi miring dengan kelandaian maksimal 15%.

Lalu bagaimana dengan sanksi atas pelanggarannya? Sebagaimana diterangkan dengan rinci pada Pasal 274 dan 275 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Contoh lainnya yakni adanya pedagang kaki lima yang berjualan tanpa izin hingga mendirikan bangunan di kawasan hijau. Sebut saja salah satu icon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jembatan Emas. Sudah terpasang di kawasan tersebut plakat peringatan yang mengatakan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hijau dan beberapa larangan di dalamnya. Namun masih saja ada para pedagang liar yang mendirikan lapaknya untuk berdagang di sana. Aktivitas ini jelas melanggar ketentuan pasal 14 Perda Tibum huruf (k), yaitu “Setiap orang dan/atau badan dilarang mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum.”

Ada lagi aktivitas para pelaku penambangan timah ilegal di kolong atau sungai. Penindakan yang sering dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhir-akhir ini adalah di daerah Kolong Bravo.Aktivitas ini melanggar ketentuan pasal 21 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penambangan di laut dan/atau di sungai secara tidak sah.”

Aktivitas penambangan liar menyebabkan rusaknya biota kolong atau sungai. Air menjadi keruh sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk kegiatan MCK masyarakat sekitar kolong/sungai. Sungai/kolong biasa didatangi oleh masyarakat yang gemar memancing, kini sepi karena populasi ikan pun ikut berkurang akibat kerusakan biota kolong yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan liar.

Padahal ada anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang sudah digunakan untuk mengembalikan fungsi Kolong Bravo seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka tengah 2011 – 2031 pasal 20. Ini merupakan suatu bentuk kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah, menetapkan Perda sebagai salah satu upaya melestarikan, menjaga pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat dan mengantisipasi kemungkinan banjir. 

Contoh lain yang sering kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari adalah pengamanan dan pengendalian massa yang dilakukan oleh Satpol PP di tempat-tempat yang merupakan aset penting Pemerintah. Hal ini sejalan dengan penerapan Perda Tibum Bab VI tentang Tertib Lingkungan Pasal 28. Dalam ayat (1) dikatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pencegahan dan pengamanan terhadap orang dan/atau badan yang melakukan perusakan sarana dan prasarana umum pada saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.” Sedangkan ayat (2) mengatakan “Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapatumum dan pengerahan massa di Jalan, Jalur hijau, dan Tempat umum lainnya.”

Kasus lain yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pelanggaran tertib tempat usaha dan usaha tertentu yakni pencemaran limbah babi di daerah Desa Beluluk Kabupaten Bangka Tengah pada Januari lalu. Pembangunan tempat usaha peternakan babi di daerah yang berbatasan langsung dengan pagar sekolah membuat terciumnya bau busuk hingga ke ruangan belajar SMKN 1 Pangkalan Baru Desa Beluluk Kabupaten Bangka Tengah. Laporan pencemaran ini diberikan olah pihak sekolah kepada Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ditindaklanjuti.

Menurut pasal 42 Perda Tibum huruf (c), “Setiap orang dan/atau badan dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum”. Oleh Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kasus inidiproses dengan teguran kepada pemilik peternakan babi untuk segera memindahkan kandang babinya ke tempat yang jauh dari pemukiman, sekolah, maupun tempat umum lainnya.

Berkaitan dengan tertib sosial yang umum kita temukan di pusat kota Pangkalpinang, biasanya di perempatan-perempatan jalan yaitu permintaan bantuan/sumbangan dari sejumlah orang. Menurut pasal 52 Perda Tibum ayat (1) dikatakan bahwa “Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, tempat umum dan tempat sosial lainnya”.

Kemudian ayat (2) mengatakan “Permintaan bantuan dan/atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ini berarti segala aktivitas yang dilakukan di fasilitas dan tempat-tempat umum dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Yuk! masyarakat Bangka Belitung, mari kita bersama-sama satukan pemahaman, tumbuhkan kesadaran, dan wujudkan bersama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Setiap orang dan/atau badan dapat menyampaikan laporan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja, aparat pemerintah daerah dan/atau petugas yang berwenang apabila terjadi pelanggaran di masyarakat terhadap Peraturan Daerah ini, serta para pelapor berhak mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib, yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan hukum. Semua pihak diharapkan secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini tetap perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255 dan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan tenteram baik dalam bidang daerah industri, perdagangan jasa, maupun pariwisata, akan menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional untuk datang dan berkunjung. Lebih jauh diharapkan agar mereka dapat menanamkan investasi, yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga!***

Penulis: 
Rusmini, S.IKom
Sumber: 
Pranata Humas Muda Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung

ArtikelPer Kategori