Mendagri: Optimalkan Tim Saber Pungli Untuk Tingkatkan Layanan Publik

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo menjadi keynote speaker dalam acara Workshop Satuan Berantas Pungutan Liar (Saber Pungli) se-Indonesia bertempat di Hotel Mercure Convention Ancol Jakarta, Rabu (02/08). Mengangkat tema "Mewujudkan Satgas Saber Pungli dan Unit Pemberantasan Korupsi Yang Profesional Dalam Rangka Membangun Budaya Masyarakat Anti Pungli", Mendagri menyampaikan bahwa pungli akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap layanan publik kepada masyarakat.

"Banyak pejabat, baik dipusat maupun di daerah yang jatuh karena pungli. Apakah memang pungli disebabkan karena atasan tidak melakukan pengawasan melekat atau juga karena mentalitas pejabat. Sebagai tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) memiliki tugas yang sangat menantang yaitu memberantas pungutan liar pada sentra pelayanan mulai dari desa hingga pusat," lanjut Mendagri.

Perpres tersebut menjadi payung hukum bagi daerah agar Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang telah terbentuk di provinsi dan kabupaten/kota dapat saling bersinergis. Pasalnya UPP Saber Pungli terdiri dari stakeholder terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan unsur Pemerintah Daerah.

"Banyak sumber pungli di daerah, seperti layanan kependudukan, pengadaan barang dan jasa, dana desa, penyusunan anggaran, maupun perizinan yang dikeluarkan oleh daerah. Maka saya berharap agar fungsi pengawasan yang melibatkan BPK, BPKP dan Inspektorat dapat berjalan lebih sinergis," ujar Mendagri.

Sekretaris Menteri Koordinator Polhukam, Letnan Jenderal (TNI) Yoedhi Swastono menyampaikan data bahwa sampai 19 Juli 2017, ada 31.110 laporan masyarakat yang telah diterima Satgas Saber Pungli dan telah berhasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 917 kegiatan.

"Sektor pelayanan masyarakat menjadi persentase terbesar dalam laporan pungli tersebut yaitu sebanyak 36%, sedangkan sektor kepegawaian adalah yang paling sedikit punglinya yaitu sebesar 8%," ungkap Yoedhi.

Anggota Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suharto, sangat mengapresiasi Workshop Satgas Saber Pungli ini. Suharto menegaskan Workshop ini akan memberi pemahaman bagi UPP bahwa pungli sudah menjadi akar budaya dalan proses pelayanan publik.

"Maka untuk mencabut pungli sampai ke akarnya, upaya pencegahan pungli oleh pemda adalah pre-emtif, preventif dan represif. Juga harus memahami regulasi dan menggalakkan program pencegahan pungli secara masif," tutup Suharto.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Ahmad Fauzan Syahzian