Menko Perekonomian RI Bahas Upaya Pengendalian Inflasi Dengan Gubernur Se-Sumatera

 

Pangkalpinang - Di sela-sela pelaksanaan IMT GT 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution bersama dengan Gubernur se-Sumatera, pejabat Esselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perwakilan Bank Indonesia dan OPD di lingkungan Pemerintah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan pertemuan tentang pengendalian inflasi, bertempat di Novotel Bangka pada hari Kamis (28/09/2017).

“Ada beberapa aspek kebijakan ekonomi nasional yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini diantaranya mengenai infrastruktur khususnya terkait kebijakan pemerataan ekonomi dan upaya pengendalian inflasi," ungkap Darmin.

Terkait dengan pemeratan ekonomi, Menko Perekonomian mengungkapkan perlunya optimalisasi pemanfaatan lahan. Namun persoalan aturan hukum dan perundangan mengenai agraria menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan infrastrukur, khususnya yang telah masuk dalam program strategis nasional. "Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan dan mereview banyak hal mengenai pemanfaatan lahan dan hutan," kata Darmin.

Selain itu, Menko Perekonomian menjelaskan selain peninjauan kembali atas peraturan dan perundangan-undangan agraria, juga mendorong percepatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan data Kementerian Perekonomian yang disampaikan, saat ini ada empat program proyek strategis nasional yang dilaksanakan di Bangka Belitung, yaitu :

  1. Kawasan Ekonomi Khusus  (KEK) Pariwisata di Pulau Belitung;
  2. Percepatan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih untuk 10 (sepuluh) kawasan strategis pariwisata nasional /KSPN prioritas;
  3. Pengembangan Bandara Udara H.A.S Hanandjoeddin Belitung, serta
  4. Pembangunan pulau karantina di Pulau Nanduk seluas 2.170 hektar.

Dari beberapa proyek nasional pembangunan pulau karantina di Pulau Nanduk seluas 2.170 ha, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan pemindahan lokasi karantina.

“Kami (Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) sudah menyiapkan lahan pengganti dan sudah diajukan kepada kementerian terkait yaitu Pulau Selanduk di Kabupaten Belitung Timur dan Pulau Burung di Kabupaten Bangka Selatan yang luasnya lebih kurang 900 hektar. Diharapkan dalam waktu dekat hal ini sudah dapat ditindaklanjuti," harap Gubernur.

Menurut Gubernur, pemindahan lokasi tersebut karena kondisi lokasi lahan yang lama merupakan rawa-rawa sehingga tidak tepat untuk dilakukan karantina peternakan.

Terkait dengan upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung, Gubernur mengungkapkan bahwa Bangka Belitung sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat terkait konektivitas transportasi khususnya dikaitkan dengan revitalisasi pelabuhan dan jembatan.

"Pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Bangka Belitung saat ini belum optimal. Hal ini dilihat dari volume bongkar muat pelabuhan yang hanya mampu menampung 2500 gross ton, sementara kapal-kapal pengangkut barang volumenya melebihi 2500 grass ton. Dampaknya arus masuk barang khususnya kebutuhan bahan pokok sangat terbatas," kata Gubernur.

Gubernur berkeyakinan apabila infrastuktur transportasi di Bangka Belitung dapat terpenuhi dengan baik, maka inflasi dapat ditekan dan dapat mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Stevani
Fotografer: 
Stevani