Mewujudkan Pembangunan di Bumi Serumpun Sebalai Bercita Rasa SDGs

Setelah bertahun-tahun kita akrab dengan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals atau MDGs), pada tahun 2015 agenda pembangunan global ini resmi berakhir. Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2015 di New York Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global baru yang dikenal dengan Suistainable Development Goals atau SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) berlaku mulai tahun 2016-2030. Indonesia menjadi salah satu dari 193 negara yang menyepakati agenda pembangunan global ini. Kemudian muncul pertanyaan, apakah antara MDGS dan SDGs sama atau berbeda ?. Sebenarnya SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs, namun keduanya memiliki perbedaan. SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan yang lebih komprehensif baik kualitatif dan kuantitatif yang membuat berbeda dengan pendahulunya. Pada MDGs ada 8 tujuan, 21 target, dan 60 indikator. Sedangkan pada SDGs, jumlah tersebut bertransformasi menjadi 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator.  
 
Agenda pembangunan global perlu diterjemahkan dan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan, baik itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dasar pelaksanaan MDGs tertuang dan terintegrasi dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Sekilas apabila melihat ke belakang, kita dapat mengevaluasi beberapa dukungan yang dilakukan terhadap tujuan-tujuan MDGs. Pertama, terkait pengurangan tingkat kemiskinan, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Dokumen ini diintegrasikan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Kedua, dalam rangka mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan walaupun pada saat itu belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) melalui Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 050/244/BPD-V/2014 tanggal 5 Maret 2014 perihal pengarustamaan gender untuk mendorong Perangkat Daerah melakukan perencanaan dengan kerangka analisis gender dikenal sebagai “Perencanaan Penganggaran Responsif Gender”. 
 
Dalam Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia Tahun 2014, Pemerintah Pusat telah menyadari adanya kendala yang dihadapi banyak daerah dalam upaya pencapaian target MDGs. Salah satu hambatan pelaksanaan MDGs di daerah khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena masih adanya ego sektoral baik dalam hal pendataan, pemantauan maupun evaluasi. Masalah dalam pembaruan data penerima manfaat program yang masih terjadi di lapangan menyebabkan kesalahan dalam penentuan target. Selain itu, belum adanya program pemantauan dan evaluasi yang terpadu, reguler, dan lintas sektor. Hal ini disebabkan setiap Perangkat Daerah masih memiliki dan menjalankan mekanisme evaluasinya masing-masing. 
 
Berkaca dari penerapan MDGs, langkah konkrit apa yang harus kita lakukan sekarang dengan SDGs ?. Dalam rangka menindaklanjuti pencapaian SDGs, maka pada tanggal 4 Juli 2017 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai pemandu dalam upaya membawa agenda baru pembangunan global ini di tingkat nasional dan daerah. Pemerintah Pusat telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan mengambil tindakan awal mengintegrasikan target dan indikator SDGs dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan 
menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN). Selanjutnya percepatan diperlukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam RPJMD. Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk SDGs. Kemudian diikuti dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD SDGs yang diperkuat dengan sistem regulasi. Pada saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  
 
Penyusunan RAD SDGs tidak terlepas dari kegiatan pengumpulan data. Selain dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mengumpulkan data untuk memenuhi indikator SDGs, juga perlu dilengkapi dari Perangkat Daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan dan pencapaian target SDGs. Salah satu keunikan SDGs adalah memecahkan ego sektoral. SDGs merupakan persfektif pembangunan multisektoral yang dikunci dengan indikator yang terukur. Artinya, untuk menyelesaikan satu permasalahan pembangunan diperlukan kontribusi berbagai sektor. Selama ini cara pandang kita masih sempit yang menyebabkan inefesiensi dan inefektivitas dalam pembangunan. Akibatnya penerima manfaat pembangunan tidak jelas dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak lupa, bahwa dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga yang menjembatani aspirasi antara rakyat dan para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, DPRD yang mempunyai tugas fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan berperan aktif dalam mengawal dan pencapaian target SDGs di daerah. 
 
Jika kita bandingkan dengan pelaksanaan tujuan-tujuan MDGs sebelumnya hanya melibatkan pemerintah. Namun pola tersebut dalam SDGs diubah. Sinergitas di dalam SDGs sangat penting. Hal ini dikarenakan melibatkan banyak stakeholders dan masingmasing memiliki kontribusi antara lain pemerintah, organisasi kemasyarakatan, media, filantropi, bisnis, pakar dan akademisi. Salah satu pembelajaran dari pelaksanaan MDGs di Indonesia adalah supaya dapat dijalankan dengan optimal. Tentunya kesalahan-kesalahan dimasa MDGs tidak ingin terulang kembali dan memberikan pengalaman berharga dalam perencanaan, penganggaran serta koordinasi terutama bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tidak dapat kita pungkiri pelaksanaan SDGs dengan target dan indikator yang banyak tidak lepas dari tantangan dan hambatan yang berat. Namun alangkah eloknya, dapat kita jadikan sebagai pekerjaan rumah yang harus segera dilaksanakan dengan penuh keseriusan dan kerja keras dalam pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  
 
Saat ini kita masih mempunyai waktu lebih dari 12 tahun untuk mencapai target. Kita melihat ini sepertinya waktu yang lama, tetapi perlu diingat sebenarnya tidak. Jadikan sebagai cacatan penting bahwa agenda pembangunan tahun 2016-2030 yang ambisius mengejar target SDGs. Artinya kita tidak boleh kehilangan waktu. Percepatan harus dilakukan sekarang dan tidak harus hanya memberikan hasil tetapi juga manfaat. SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan ekonomi, menjaga keberlangsungan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agenda pembangunan ini juga menjanjikan semangat bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal “No One Left Behind”. Melalui gerakan bersama pemerintah maupun lembaga non pemerintah, mari kita bertekad dan berkomitmen mewujudkan pembangunan di bumi serumpun sebalai bercita rasa SDGs. Ayo Kita Bisa ! 
 
 
Penulis: 
Novita Frahesti Ade Wijaya/Perencana Pertama/Bappeda
Sumber: 
Dinas Kominfo

ArtikelPer Kategori