Musrenbang Usung 13 Prioritas Pembangunan Daerah

Bangka Tengah – Yan Megawandi Kepala Bapedda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan 13 prioritas pembangunan daerah saat Musrenbang, Rabu (8/4/2015). Sejumlah program tersebut yaitu, pengembangan one village one product (ovop) dan koperasi komoditi; penguatan rural urban linkages; peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Sementara sepuluh prioritas lainnya, peningkatan pelayanan kesehatan; pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah; pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil; peningkatan kualitas lingkungan hidup; rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang; pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata; pengendalian pemanfaatan ruang; peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur; dan program satam emas.

“Musrenbang merupakan bagian pendekatan partisipatif dari rangkaian proses  penyusunan rencana kerja pembangunan daerah,” jelasnya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016, di Novotel Hotel, Rabu (8/4/2015).

Tahun ini, musrenbang digelar dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2016. Ia mengatakan, tema pembangunan yaitu "Memantapkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”.

Lebih jauh Yan mengatakan, ada beberapa isu strategis harus dibicarakan dalam musrenbang antara lain, di bidang ekonomi ada isu tentang tingginya angka inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat, dan peningkatan nilai tambah produksi.

“Di bidang sosial budaya ada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanganan pengangguran, ketenagakerjaan dan kemiskinan, pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan pelestarian nilai–nilai budaya lokal,” paparnya.

Sementara di bidang infrastruktur dan lingkungan, jelas Yan, isu yang perlu dibahas tentang peningkatan kualitas lingkungan hidup, kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan strategis, moda transportasi dan sanitasi dan kualitas air baku. Untuk bidang pemerintahan dan otonomi daerah ada isu reformasi birokrasi berbasis profesionalisme.

“Isu lain di bidang pemerintahan dan otonomi daerah yaitu kerja sama untuk percepatan pembangunan, pengelolaan  aset daerah dan pembangunan di wilayah antar perbatasan kabupaten/kota,” tegasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari