Nono Sampono : Indonesia Akan Dibangun Sebagai Poros Maritim Dunia

Pangkalpinang – Sosialisasi Rancangan Undang-undangan mengenai daerah Kepulauan pada hari selasa (28/11/2017) di gelar di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada pagi hari itu Wakil ketua DPD RI Nono Sampono bertindak selaku nara sumber. Tampak turut hadir Wakil Gubernur Babel Abdul Fattah, mantan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hudarni Rani, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, rektor dari berbagai perguruan tinggi, dan unsur organisasi kemasyarakatan.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Abdul Fattah menyampaikan kepada hadirin bahwa provinsi Babel saat ini bersama-sama dengan masyarakat sedang mengkritisi menyusun rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan zonasi laut.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan bahwa secepatnya Rancangan Undang-undang ini agar dapat terselesaikan. Pasalnya Bundel rancangan undang-undang sudah dikirim ke DPR RI.

“Paling lambat awal tahun sudah rampung, teman-teman di DPR juga sudah melakukan pembahasan-pembahasan dan sudah siap untuk pertemuan tiga pihak antara DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah,” ujar Nono Sampono.

Menilik dari segi ruang, pengelolaan pemerintahannya, dan juga dari anggaran yang membuat perhitungan-perhitungan daerah kepulauan akan berbeda dari daerah daratan. “Diperlukan anggaran khusus sebesar 5% untuk mendukung daerah kepulauan, dari Dana perimbangan,” jelasnya.

Selain itu Ia mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo mengenai poros maritim merupakan visi dan cita-cita besar bangsa Indonesia, untuk membuat Indonesia kembali sebagai jati diri bangsa bahari dengan maritim terbesar.

“Pada KTT Asia Timur saat tanggal 13 November 2014 di Myanmar, presiden Joko Widodo mencanangkan bahwa Indonesia akan dibangun sebagai poros maritim dunia,” ujar Nono Sampono.

Hal ini berdasarkan fakta bahwa negara Indonesia ini 2/3 nya merupakan laut dengan kurang lebih 17.500 pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke. Ini merupakan tantangan besar bagi masyarakat Indonesia untuk menyatukan antara darat dan laut (unity), masalah kesejahteraan (prosperity), untuk kejayaan dan kewibawaan negara(dignity).

Ia menyampaikan bahwa Laut indonesia harus dapat dikelola, dan diamankan bersama mengingat indonesia berada pada letak yang strategis diantara persilangan dua samudra dan dua benua. Potensi ini agar dapat dimanfaatkan demi rakyat Indonesia yang lebih berhak, bukan untuk digunakan oleh bangsa lain.

Lebih jauh Ia mengungkapkan dengan keberadaan Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam dan posisinya yang strategis merupakan potensi utama Indonesia sebagai salah satu pokok wawasan nusantara.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
khalimo
Fotografer: 
Khalimo