Optimalkan Pemanfaatan Data Kependudukan, Babel Lakukan Penandatangan Nota Kesepahaman

Pangkalpinang - Untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah serta pengelolaan barang milik daerah bidang pertanahan dan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Gubernur dan Bupati/Walikota se Provinsi Bangka Belitung dengan Direktorat Jenderal Pajak se-Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pertanahan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selasa (18/6/2019) di Ruang Mahligai Serumpun Sebalai.
 
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumsel Babel Imam Arifin menyatakan tujuan kesepakatan ini agar tercapainya penerimaan pajak dan retribusi yang optimal, tercapainya kepatuhan wajib pajak, tercapainya peningkatan pengetahuan aparatur di bidang perpajakan dalam menjalankan tugasnya, pemanfaatan data informasi pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan serta terwujudnya harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi.
 
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah menyebutkan bahwa kita memiliki Big Data yang besar, KTP-el hanya satu intrumen dari pekerjaaan Dukcapil yang memiliki sebanyak 23 output mulai dari KTP el, Kartu Identitas Anak hingga Undang-undang Administrasi dan Kependudukan  yang baru mendorong Dukcapil untuk mengembangkan yang lebih data kependudukan untuk digunakan dalam rangka pelayanan publik.
 
"Selain itu untuk perencanaan pembangunan juga bisa, dengan menghitung jumlah lansia dan anak sekolah kemudian merencanakan  intervensi apa yang ingin dilakukan oleh (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Bappeda inilah guna dalam perencanaan pembangunan serta untuk penegakkan hukum dan tindak kriminal, melacak orang, mencari DPO" tambahnya.
 
Zudan mengungkapkan banyak sekali lembaga yang memanfaatkan data kependudukan ini, dengan total jumlah penduduk Indonesia sebanyak kurang lebih 265 juta dan semua memiliki NIK,  beberapa yang memanfaatkan data dukcapil ini seperti Telkomsel, BPJS Kesehatan, XL, Indosat, Kemensos, BPJS Tenaga Kerja, asuransi, Bank BRI, BNN, Smart Friend, Bank BCA, Polantas, Kemenaker, bank Mandiri, Adira Finance, Pegadaian Bank BTN dan lain sebagainya sedangkan untuk Pemkab/Pemkot baru 8 yang memanfaatkan data kependudukan ini.
 
"Untuk kedepannya penerimaan siswa baru tidak perlu datang kesekolah, cukup dari HP saja karena sudah otomatis berdasarkan system zonasi, ini lah guna Single identity number yang memiliki multifungsi"terangnya. 
 
"Densus, Bareskrim semua pakai data NIK ini, di Asean Games juga pakai face recognition yang bisa mendeteksi pencarian wajah, teknologi ini juga bisa dimanfaatkan apabila terjadi pencurian yang direkam cctv bisa digunakan, karena teknologi yang kami gunakan ini sudah bisa mendeteksi wajah yang tampak dari samping, atau dengan biometric, wajah dan sidik jari,optimalisasi inilah yang diharapkan, dunia kita akan sangat transparan" papar Zudan. 
 
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah mengemukakan saat ini berlomba terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik, saat ini anak bangsa sedang mengembangkan Geosite dan Geopark di Belitung dan diharapkan akan mendunia.
 
"Dengan adanya nota kesepahaman ini diharapkan agar birokrasi yang bersih menuju kesesuaian good government dan good governance" tutup Wakil Gubernur Fatah. 
 
Sumber: 
DP3ACSKB
Penulis: 
Lisia Ayu
Fotografer: 
Bidang Dukcapil DP3ACSKB
Editor: 
Fitra