Otonomi Daerah Perkuat NKRI

Pangkalpinang - Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan rasa persatuan di negara Indonesia. Jadi tidak ada tujuan untuk merintis negara federal dalam pemberian otonomi kepada daerah. Kebijakan disentralisasi dan otonomi daerah tersebut guna menjalankan kepentingan pemerintah. Dan jika dikoordinasikan secara efektif, otonomi daerah dapat didayadunakan dengan maksimal guna mengakselerasi pembangunan di daerah.

Demikian disampaikan Yan Megawandi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provisi Kepulaun Bangka Belitung saat membaca sambutan Menteri Dalam Negeri RI pada upacara Senin, 29 April 2013. Pembacaan sambutan menteri ini terkait peringatan hari Otonomi Daerah tahun 2013 yang jatuh tanggal 25 April lalu.

"Konsep negara kesatuan, kekuatan eksekutif di tangan presiden. Selanjutnya kekuasan tersebut diserahkan kepada daerah dengan konsep otomomi daerah," jelas Yan.

Kebijakan otonomi daerah telah menghasilkan banyak kemajuan. Lebih jauh ia menjelaskan, kendati demikian masih harus dilakukan pembenahan dalam menjalankan otonomi daerah tersebut. Salah satunya perlu dilakukan kompetensi sumber daya aparatur negara. Selain itu perlu dilakukan penertiban perencanaan pembangunan antara tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tak hanya itu, sebab dibutuhkan juga pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel.

"Dalam hal ini perlu juga melakukan peningkatan pengelolaan pemerintah yang akuntabel. Terdapat beberapa fakta harus disikapi, seperti pembangunan kapasitas SDM yang harus benar-benar diperhatikan," tegasnya.

Ia menambahkan, pelayanan terhadap publik juga mesti ditingkatkan. Tahun 2012 lalu, Indonesia menempati urutan 128 dari 185 negara dalam hal kualitas pelayanan publik menyangkut pemberian izin usaha. Permasalahan hukum pun masih sangat intensif menghinggapi penyelenggaraan pemerintah. Mengenai infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, pelayanan kesehatan di beberapa daerah masih ada yang memprihatinkan. Sehingga dengan kondisi tersebut belum mampu mendukung kegiatan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara maksimal.

Dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah, maka pemerintah pusat telah menerbitkan peraturan presiden guna mempercepat terwujudnya cita-cita reformasi. Terutama demokratisasi yang berorientasi kesejahteraan rakyat dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terkait dengan hal itu, jelasnya, perlu ada peningkatan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan dicanangkannya tahun 2013 sebagai tahun peningkatan kinerja. Untuk itu diharapkan setiap pemerintah daerah agar melakukan upaya guna meningkatkan kinerja tersebut.

"Beberapa hal yang perlu dikawal terkait kebijakan otonomi daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah hendaknya melakukan efesiensi, transparansi, akuntabilitas disertai dengan upaya peningkatan sistem pengawasan daerah. Pemerintah daerah juga harus mendorong terwujudnya pelayanan satu atap dan pembuatan KTP elektronik," jelasnya.(hzr)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari