Pansus Raperda DPRD Babel Kunjungi DPRD DKI Jakarta

JAKARTA - Panitia Khusus Raperda DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Informasi dan Teknologi.

Kunjungan kerja tersebut disambut baik oleh DPRD DKI Jakarta di ruang pertemuan Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (23/05/2018) bersama-sama dengan beberapa daerah lainnya, yaitu Kota Padang, Lombok Utara dan Nias. 

Sebanyak dua puluh Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Ahmad Mughni mengatakan bahwa pembahasan 2 (dua) Raperda ini telah berjalan tiga pekan terakhir dan dianggap perlu menerima masukan-masukan dari DKI Jakarta yang telah memiliki aturan tersebut. “Jakarta adalah tempat yang menjadi tolok ukur sekaligus bisa bersilahturahim," ungkapnya.

Saat menyambut kunjungan kerja dari anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syarifuddin selaku Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta menyampaikan bahwa dalam kunjungan kerja seperti ini banyak hal yang bisa didiskusikan walaupun Jakarta bukan satu-satunya barometer untuk Provinsi lain. “DPRD DKI Jakarta juga banyak belajar dari daerah lain,” ungkapnya.

Berkenaan dengan Raperda yang sedang dikonsultasikan Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pihaknya juga mengalami beberapa kendala seperti masalah reklamasi. Menurut Syarifuddin, tata ruang di masing-masing wilayah harus diatur sejak awal.

“Kawasan industri, pemukiman dan sebagainya diatur lebih awal. Disarankan supaya pansus percepatan urusan lingkungan hidup harus segera dibentuk,” tegasnya. 

Selain itu pihaknya terbuka untuk berbagi informasi tentang payung-payung hukum yang ada untuk dijadikan acuan Pansus Raperda DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mempersiapkan produk Raperda ini.

Menanggapi Raperda Pengelolaan Informasi dan Teknologi, Syarifuddin mengakui bahwa pihaknya juga dibantu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang akan memberikan masukan pihak mana saja yang bermitra. 

“DKI Jakarta memiliki beberapa perda terkait informasi dan teknologi ini dan dapat dijadikan acuan bagi Pansus DPRD Bangka Belitung untuk penyusunan raperdanya. Harapannya,dengan menggunakan sistem teknologi tinggi, akan menambah PAD di Babel karena akan tersusun dengan baik," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, H. Ramli, salah seorang Anggota DPRD DKI Jakarta yang juga ikut menyambut kunjungan kerja tersebut menegaskan pentingnya eksekutif dan legislatif duduk bersama secara terbuka dan bertukar fikiran sebelum menentukan kebijakan daerah.

Ditemui usai pertemuan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa DKI Jakarta lebih maju dalam hal implementasi terkait tehnologi informasi. Menurut Sudarman raperda ini semua kebijakan daerah akan semakin transparan seperti pendapatan daerah. 

“Bagaimana regulasinya perlu didukung oleh teknologi, sebagai contoh dalam hitungan detik pendapatan daerah sudah diketahui apabila raperda ini disahkan,” ujar Sudarman.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Nona DP (Pranata Humas Diskominfo Babel)