Pemerintah Harus Terus Berinovasi

Pangkalpinang – Pemerintah harus terus berinovasi dalam memberikan pelayanan. Sebab masyarakat kerapkali mempersepsikan pelayanan birokrasi berbelit-belit, lamban, tidak efesien dan kurang efektif. Pemerintah juga harus pandai menyikapi pengaduan masyarakat secara positif dan jadikan pengaduan masyarakat sebagai motivasi kerja.

Yuswandi A Temenggung Plt Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, ketika mendengar kata birokrasi, seringkali dipersepsikan masyarakat sebagai gambaran buram mengenai prosedur kerja berbelit-belit, proses pelayanan lamban. Birokrasi juga dinilai bagian mekanisme kerja tidak efisien, efektif dan sumber penyalahgunaan wewenang.

Jika terdapat pengaduan masyarakat, jelas Yuswandi, hal tersebut menunjukan ada keinginan esok hari harus lebih baik dari hari ini. Sebab pengaduan masyarakat muncul dari pergerakan pelayanan pemerintah. Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah tidak hanya memberikan kecepatan pelayanan, namun juga dapat memberikan kepastian.

"Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Pemerintah harus terus berinovasi memberikan pelayanan," tegasnya saat acara Lokakarya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 di Hotel Santika, Rabu (14/12/2016).

Pemerintah daerah harus selalu tanggap merespon serta menyikapi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ia menambahkan, pemerintah harus terus berupaya memberikan pelayanan publik secara optimal melalui perbaikan-perbaikan perilaku dan menetapkan norma-norma pelayanan serta meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan publik.

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu tolak ukur penilaian keberhasilan program birokrasi yang dilaksanakan pemerintah daerah. Menurut Yuswandi, jika pengelolaan pengaduan dilaksanakan dengan baik, tingkat kepuasan masyarakatpun menjadi baik. Ini akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.

“Kelola pengaduan pelayanan publik di provinsi ini menjadi lebih terkoordinir dan terintegrasi dengan baik. Sehingga ke depan pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat, transparan dan akuntabel sesuai kewenangan masing-masing penyelenggara pelayanan publik,” jelasnya.

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Suci Lestari
Fotografer: 
Nona Dian Pratiwi
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra