Pemprov Babel Gelar Rapat Peningkatan Pendapatan Restribusi Daerah Dan Pendapatan Lain-Lain

Pangkalpinang – Pada hari Selasa (9/1/2018), Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan rapat peningkatan pendapatan Restribusi daerah dan pendapatan lain-lain, yang digelar di Ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah, dSekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Yan Megawandi yang serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Abdul Fattah menyampaikan arahannya bahwa target di tahun 2017 belum memenuhi harapan, dimana pencapaian target restribusi daerah hanya mencapai 44%.

“Kalau hanya 44%, ini berarti ada persoalan. Kita harus mengurai dimana letak permasalahannya, apakah dari pihak eksternal atau dari pihak internal,” ujar Wakil Gubernur.

Wagub mengatakan agar lebih memperhatikan permasalahan internal. Maka, berangkat dari persoalan tersebut, pemerintah provinsi dapat menjadikan strategi agar pada 2018 dapat lebih baik dalam mencapai rencana target pencapaian Restribusi.

Selanjutnya, Sekda menyampaikan pada tahun 201 target restribusi daerah sebesar 23,8 miliar, yang terdiri dari Restribusi jasa umum, Restribusi jasa usaha, dan Restribusi perijinan tertentu. Hal ini berdasarkan Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah.

“Namun Undang-undang sebagai pemungutan PAD tentang pajak dan Restribusi daerah ini masih berdasarkan undang-undang yang lama. Kita tetap harus mengacu kepada dua hal itu,” kata  Sekda Babel.

Berbagai macam Restribusi yang akan dibahas meliputi, Restribusi jasa umum yang terdiri dari Restribusi pelayanan kesehatan yang dikelola oleh RSUP dan Dinas Kesehatan, Dinas ESDM, dan Restribusi pelayanan pendidikan BKPSDM.

Restribusi jasa usaha terdiri dari Restribusi pemakaian kekayaan daerah; Dinas kesehatan, dinas BKPSDM, Dinas PU, Biro Umum, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kelautan, Badan Penghubung, Dinas Koperasi dan UMKM.

Restribusi tempat penginapan dari Biro Umum dan Badan Penghubung. Restribusi tempat rekreasi dan olah raga, Restribusi produksi penjualan usaha daerah Dinas kelautan dan Dinas Pertanian. Restribusi perijinan tertentu yang terdiri dari Restribusi izin trayek yang dikelola oleh BP2PKM dan Restribusi izin usaha perikanan.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
khalimo
Fotografer: 
Khalimo