Pemprov Babel Selenggarakan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil

Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Rabu (8/11/2017) menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik dokumen awal penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), bertempat di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Acara tersebut mengundang berbagai stakeholder, serta Irza Ridwan M.Si selaku konsultan untuk bersama-sama menyusun peraturan daerah tentang RZWP3K. 

Kegiatan ini, adalah salah satu upaya dalam melaksanakan lima misi pembangunan kelautan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu:

  1. Menjaga dan meningkatkan kelestarian sumberdaya alam dan wilayah pesisir agar dapat berfungsi optimal dalam mendukung sistem kehidupan.
  2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pelaksanaan pembangunan.
  3. Meningkatkan upaya pemeliharaan keamanan nasional dan pengamanan kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
  4. Meningkatkan pembangunan kelautan secara terpadu, termasuk pengembangan iptek kelautan.
  5. Mengembangkan industri kelautan dan perikanan secara optimall dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan konsultasi publik tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, K. A. Tajuddin menyampaikan bahwa Peraturah Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) merupakan modal dasar bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa laju investasi yang tinggi, dan laju investasi membutuhkan adanya kepastian hukum terkait dengan lokasi investasi,” ujar Tajuddin.

Selain itu, pemanfaatan sumberdaya pesisir atau jasa lingkungan secara terarah dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kelautan, serta dapat memperbaiki ekonomi masyarakat pesisir.

Lebih jauh, Tajuddin juga menyampaikan 6 (enam) poin tujuan dari Penetapan perda RZWP3K, yaitu;

  1. Meningkatkan peran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan nasional yang berketahanan bencana.
  2. Menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan gugus kepulauan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar pulau atau kepulauan.
  3. Mengedepankan kepentingan masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional dalam pengelolaan wilaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
  4. Mendorong provinsi agar mampu mengembangkan kegiatan ekonomi kelautan berkelanjutan, dan meningkatkan kapasitas fiskal.
  5. Memacu pemenuhan produksi dalam negeri dan ketahanan pangan berbasis kelautan dan perikanan.
  6. Mendorong provinsi dalam meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dan siap menghadapi perubahan iklim serta adaptif terhadap kemungkinan bencana pesisir.

Dengan konsultasi publik terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), Tajuddin berharap seluruh stakeholder terkait dapat memetakan pemanfaatan zonasi di perairan pesisir.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
khalimo
Fotografer: 
Khalimo