Pemprov Berharap Raih Predikat WTP

PANGKALPINANG– Penetapan entitas pelaporan keuangan daerah perlu mempertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan. Sehingga hasil pelaporan keuangan daerah dapat memunculkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). Tahun ini Pemerintah Provinsi berharap dapat meraih predikat WTP.

Yan Megawandi Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan tahun ini ada pemerintah daerah di Bangka Belitung bisa meraih WTP. Pemerintah Provinsi sampai sekarang terus berupaya mendapatkan predikat WTP. Untuk meraih predikat ini membutuhkan desain perencanaan serta penganggaran yang baik.

“Jika Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai strategi bagus untuk mendapatkan predikat itu dapat dibagikan kepada daerah lainnya,” kata Sekda saat Rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Pertemuan Hotel Grand Vella, Rabu (19/4/2017).

Bertindak sebagai pemateri kegiatan ini di antaranya, Fery Apriyanto Kepala Bakuda, Kepala Bappeda Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun tujuan kegiatan untuk memaksimalkan peran Pemerintah Provinsi mensinergikan keuangan daerah, sehingga dalam penganggaran bermanfaat bagi daerah.

Lebih jauh ia menjelaskan agar pemerintah daerah menyesuaikan dengan model keuangan pemerintah sekarang. Sebab pencairan DAU ke daerah sudah menggunakan model baru. Pemberian DAU disesuaikan dengan penghasilan negara. Hal ini harus sudah diketahui, agar pemerintah daerah dapat melakukan antisipasi.

“Ini peringatan. Perubahan paradigma harus ditransformasikan segera, karena sekarang ini ketergantungan daerah terhadap APBN sangat tinggi. Harus ada cara meningkatkan pendapatan daerah, sebab struktur APBD Bangka Belitung masih sangat minimalis. Dekati pemerintah pusat agar mendapatkan kucuran dana lebih besar,” jelasnya.

Semua sektor harus disinergikan demi pembangunan di daerah. Ia menambahkan, penganggaran harus dibuat berbasis kinerja agar anggaran dapat terukur dengan kinerja pemerintah. Ke depan pemerintah mewajibkan melakukan transaksi non tunai serta menggunakan e-planing dan e-budgeting.

“Kehadiran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kegiatan ini sangat penting. Ini rapat koordinasi untuk mensinergikan antara pemerintah di daerah. Struktur pendidikan menengah sudah masuk ke Pemerintah Provinsi. Jika ada hal-hal harus dikoordinasikan, jangan sampai menunggu masalah muncul,” tegas Sekda.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky/R1
Fotografer: 
Rizky