Pemprov Jalin Kerjasama Dengan Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) RI

Pangkalpinang--Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas persaingan usaha di Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung, Dr. H. Yan Megawandi, M.Si menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha  (KPPU), bertempat di Ruang Pantai Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka belitung, pada hari Rabu (29/11/2017).

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan megawandi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik penandatanganan MoU dan perjanjian kerjasama ini. Sekda Bangka Belitung berharap agar iklim usaha di Bangka Belitung lebih baik dan dapat memberi dampak menurunnya inflasi di Bangka Belitung.

"Jika memperhatikan persaingan usaha di Bangka Belitung, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Kita semua berharap adanya persaingan sehata dalam berusaha serta sehingga dapat mempengarui pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung,' ujar Sekda.

Selain itu, Sekda Babel juga mengatakan tahun 2017 Bangka Belitung menargetkan tidak lagi menduduki peringkat 10 besar angka inflasi tertinggi di tingkat nasional. 

"Kita beharap pada tahu 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lagi menduduki peringkat 10 besar angka inflasi tertinggi se-Indonesia, karena selama ini kita berada di peringkat 5 besar angka inflasi tertinggi se-Indonesia,"ungkap Sekda.

Menurut Sekda, kerjasama dengan KPPU di Bangka Belitung memiliki nilai yang sangat strategis, mengingat Bangka Belitung masih tergantung dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan serta bahan pokok lainnya.

"Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi kerjasama dengan KPPU. Pada saat sekarang persaingan usaha di Bangka Belitung masih memberikan andil pada angka inflasi yang akn berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain s85 persen kebutuhan pangan masyarakat Bangka Belitung masih didatangkan dari luar," jelas Sekda.

Salah satu sebab kebutuhan pangan masyarakat Bangka Belitung dipasok dari luar karena letak geografis Bangka Belitung sebagai Provinsi Kepulauan, sehingga kebutuhan tersebut bergantung dengan transportasi laut dan udara untuk mendistribusikan barang. 

"Permasalahan persaingan usaha di Bangka Belitung akan kami sampaikan kepada KPPU," kata Sekda.

Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Kurnia Sya'ranie berharap supaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat bersinergi dalam memberikan informasi persoalan yang terjadi dalam persaingan usaha yang ada di Babel, dengan tujuan agar dapat memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Di wilayah Bangka Belitung belum banyak laporan tentang persaingan usaha, tapi ada beberapa hal yang bisa ditindaklanjuti, selanjutnya kita akan bentuk FGD. KPPU sedang menyiapkan pola dan bentuk dari kemitraan supaya terjadi perjanjian yang sehat antara perusahaan besar dan kecil," tambah Kurnia.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Nita