Pemprov Sampaikan Tiga Raperda ke DPRD Babel

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD Kep Bangka Belitung. Ketiga raperda ini yakni raperda tentang Pemberdayaan UMKM, raperda penyelenggaraan cadangan pangan, dan raperda tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kep Bangka Belitung.
 
Erzaldi Rosman Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa saat ini UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun ekonomi masyarakat karena UMKM memiliki keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja, penggunaan komponen bahan baku dan menggerakan ekonomi daerah. Data tahun 2015, jumlah UMKM mencapai 292.456. dari jumlah tersebut mampu menyerap tenaga kerja sekitar 616.474 orang.
 
"UMKM memiliki kedudukan dan peran strategis dalam menggerakan ekonomi daerah. Perda ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan UMKM di Babel sehingga menjadi UMKM yang berdaya saing dan mandiri," ucapnya saat paripurna raperda di Gedung DPRD Babel di Pangkalpinang, Senin (10/7/17).
 
Terkait cadangan pangan, Pemprov Babel telah memiliki Pergub No 4 tahun 2007 tentang cadangan pangan. Namun menurutnya, semenjak terbitnya PP Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka peraturan tentang cadangan harus diatur dalam bentuk peraturan daerah. Untuk itu, pemprov mengajukan raperda penyelenggaraan cadangan pangan sebagai upaya nyata untuk menjamin ketersediaan pangan.
 
"Raperda tentang penyelenggaraan cadangan pangan ini sebagai upaya nyata dari pemprov untuk memastikan ketersedian pangan bagi masyarakat di Babel," ujarnya.
 
Selain dua raperda tersebut, rapat paripurna kali ini juga menyampaikan satu raperda inisiatif DPRD. Menurutnya, raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD merupakan raperda inisiatif dewan guna melaksanakan PP No 18 tahun 2017.
 
"Raperda ini tidak masuk dalam propemperda. Namun karena urgensitas dalam pelaksanaan PP Nomor 18 tahin 2017 maka harus segera dibahas dan disahkan," tutupnya.
 
Wakil Ketua DPRD Dedi Yulianto mengatakan bahwa penyampaian perda cadangan pangan merupakan amanat UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 17 tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Sementara raperda tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kep Bangka Belitung merupakan penjabaran dan ketentuan teknis pelaksanaan PP Nomor 18 tahun 2017.
 
"Cadangan pangan merupakan salah satu komponen produksi, penyiapan, distribusi, dan pemasaran pangan. Pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat dengan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing," jelasnya.
 
Dedi menambahkan bahwa perda tentang pemberdayaan UMKM dipandang memiliki peran dan arti penting dalam menggiatkan ekonomi kerakyatan yang produktif dan berdaya saing. Selain itu juga sebagai wahana penciptaan lapangan kerja yang bersumber dari UMKM.
 
"Upaya pengembangan UMKM harus didukung perda yang dapat mewadahi UMKM agar terus berkembang serta memberikan kontribusi positif dalam ekonomi masyarakay di Babel," tegasnya.
Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto/Adi Tri
Fotografer: 
Adi Tri