Pengesahan Raperda APBD 2015 Berlangsung Mulus

Pangkalpinang – Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2015 menjadi perda berlangsung mulus. Rapat paripurna yang sempat tertunda sekitar satu jam sepuluh menit tersebut menghasilkan persetujuan dari tujuh fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kendati demikian, sejumlah catatan penting diberikan anggota dewan terhadap pelaksanaan APBD nanti.

Salah satu catatan penting tersebut yaitu, mengenai kelanjutan pembangunan Jambatan Batu Rusa II yang hingga saat ini masih belum selesai dikerjakan. Anggota dewan menyarankan, sebelum pengerjaan jembatan ini dilanjutkan hendaknya persoalan yang sempat timbul dalam pengerjaan sebelumnya segera diselesaikan.

Amri Cahyadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, APBD merupakan intrumen pembangunan daerah, untuk itu pelaksanaan APBD diharapkan dapat memberikan menghasilkan akhir yang baik. Pelaksanaan APBD harus tepat guna, tidak menyimpang dan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

“Gunakan APBD dengan seefektif mungkin dan tidak ada penyimpangan,” tegasnya saat memimpin sidang Paripurna Pengesahan Raperda APBD Tahun 2015, di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (24/11/2014).

Tujuh fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di antaranya, Fraksi PDIP, Amanat Demokrat, PKS, PPP, Golkar, Gerindra dan Madani memberi catatan terhadap pelaksanaan pembangunan Jembatan Batu Rusa II. Sejumlah fraksi ini berpesan agar pembangunan jembatan tersebut cepat diselesaikan, sehingga tidak terus membebani APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagaimana diketahui, tahun depan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan pendapatan daerah sekitar Rp1,9triliun. Pendapatan daerah masih bergantung pada dana perimbangan, bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus penyesuaian otonomi dan dana silpa. Penghasilan sebagian besar dari pajak daerah atau sekitar 89,76 persen dari total PAD. Sedangkan untuk retribusi daerah 1,09 persen, hasil kekayaan daerah yang disahkan 1,32 persen dan lain-lain yang sah 7,8 persen dari total PAD.

Fraksi PDIP juga sempat menyoroti alokasi dana kesehatan. Fraksi ini menilai pemerintah sudah cukup responsif mengalokasi dana kesehatan sebesar 18 persen dari APBD, kendati undang-undang mengamanatkan alokasi dana kesehatan sekitar 20 persen. Hal senada juga disampaikan Fraksi Amanat Nasional. Fraksi ini menekankan agar ke depan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD­) dapat lebih produktif dan profesional melakukan penganggaran, sehingga anggaran benar-benar langsung dirasakan masyarakat.

Pelayanan publik juga menjadi perhatian anggota dewan. Wakil rakyat berharap agar proses pemberian pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah provinsi disarankan untuk menghemat anggaran. Jika terdapat anggaran yang kurang bermanfaat, bisa ditunda pelaksanaannya dan dicarikan program lebih tepat.

Usai tujuh fraksi menyampaikan pendapat, Amri kembali mengingatkan agar pemerintah memperhatikan sejumlah saran-saran anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. “Segera selesaikan persoalan saat pembangunan Jembatan Batu Rusa II, kemudian percepat pembangunan jembatan tersebut,” tegasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky | Adit Tri Saputra | Huzari
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Huzari