Penyusunan Program Harus Tepat dan Efisien

Pangkalpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyarankan agar penyusunan program pemerintah provinsi harus tepat dan efisien. Saran tersebut disampaikan saat Paripurna Hasil Rekomindasi DPRD provinsi terhadap Laporan Pertanggung jawaban Gubernur, di ruang paripurna DPRD, Senin (20/4/2015).

Amri Cahyadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, perlu peningkatan daya serap setiap kegiatan. Selain itu, bidang perekonomian harus dapat melakukan penyusunan program dengan tepat dan efesien. Sementara di bidang pemerintahan disarankan agar tidak terlalu sering mengganti-ganti pejabat.

“Tidak mengganti-ganti pejabat dalam waktu singkat, sehingga SKPD dapat melaksanakan program kegiatannya,” tegasnya.

Untuk Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Amri mengatakan, harus dapat mencari solusi untuk mengatasi ketidakstabilan harga karet. Tak hanya karet, sebab perlu juga peningkatan pertanian lada. Sedangkan Badan Ketahanan Pangan disarankan agar dalam pemberian bantuan bibit dipantau dan dievaluasi.

Mengenai ketahanan pangan, jelasnya, hendaknya ada upaya pangan untuk mengurangi ekspor beras dari luar Bangka Belitung. Selanjutnya di bidang pembangunan juga ada beberapa rekomendasi, salah satunya Bappeda harus proaktif menyusun dan merencanakan pembangunan sesuai visi dan misi gubernur.

“Sesuaikan juga dengan RPJMD serta kebijakan SATAM EMAS dan terus berkoordinasi dengan kabupaten. Sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai aturan,” harapnya.

Bidang kesejahteraan sosial juga diberikan beberapa rekomendasi. Ia menambahkan, program di bidang kesejahteraan sosial hendaknya direncanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga realisasi penggunaan anggaran bisa diserap secara maksimal dan optimal.

Sebagaimana diketahui, laporan keterangan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran 2014 telah disampaikan gubernur dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 23 Maret 2015 lalu. Selanjutnya DPRD melalui komisi-komisi melaksanakan penelaahan maupun pembahasan secara intensif, cermat dan teliti terhadap substansi materi laporan dengan mitra kerja terkait.

Sebelumnya Hendra Apollo Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat memimpin paripurna menjelaskan, penyampaian LKPJ dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan bersih, bertangggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sehingga sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Hasil pembahasan LKPj akhir tahun anggaran 2014 berupa rekomindasi. Ia menambahkan, materi rekomendasi yang disampaikan juga berisi saran-saran dan harapan yang perlu mendapat perhatian serius serta wajib ditindak lanjut oleh pihak eksekutif.

“Dalam perspektif politik, rekomendasi yang disampaikan dewan menjadi dokumen politik dewan atas penilaian objektif terhadap kinerja yang telah dilaksanakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014," jelasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Karina
Fotografer: 
Reni
Editor: 
Huzari