Penyusunan Program Harus Tepat dan Efisien

Pangkalpinang – Sebanyak 40 PNS perwakilan SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Usai mengikuti diklat selama enam hari tersebut, diharapkan peserta mampu mengimplementasikan SOP administrasi pemerintahan.

Ir Cita Retno Wulandari Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, tujuan dilaksanakannya Diklat Penyusunan SOP untuk membekali peserta diklat dengan ilmu penyusunan SOP. Setelah mengikuti diklat diharapkan peserta mampu memahami proses penyusunan SOP dan mampu mengimplementasikan SOP administrasi pemerintahan

“Selanjutnya SOP dimanfaatkan sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan pada instansi peserta masing-masing,” jelasnya saat membuka Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Bandiklat, Senin (20/4/2015).

Rencananya kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 20 hingga 25 April 2015.  Terdapat beberapa meteri diajarkan selama diklat, di antaranya Building Learning Comitment,  Penyusunan Konsep dan Kebijakan SOP Administrasi Pemerintahan, Penyusunan Judul SOP, Evaluasi SOP hingga Presentasi SOP. Selama diklat, setidaknya peserta bakal menerima 50 jam pembelajaran.

Bertindak sebagai Widyaiswara Madya, Akhmad Nursalman dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, dasar penyelenggaraan diklat penyusunan SOP di antaranya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sejalan dengan reformasi birokrasi pemerintah, jelas Cita, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak, kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Setiap organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut mampu menerapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.

“Dengan penerapan kedua standar tersebut, SKPD mampu memberi pelayanan berorientasi kepada pengguna layanan, kemudahan layanan, waktu dan dapat diukur kualitas dan kuantitas. Selain itu kepatuhan dan kepastian hukumnya terjamin, karena telah mendapatkan standar yang baku dari pemerintah atau pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sumber: 
Badan Diklat Babel
Penulis: 
Mutiah Sahidin
Fotografer: 
Mutiah Sahidin
Editor: 
Huzari
Tags: 
PNS Dibekali Ilmu Penyusunan SOP