Penyusunan Raperda RZWP-3-K harus Mengakomodir Kepentingan Semua Pihak

Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) harus mengakomodir kepentingan masyarakat dan kepentingan sektor lainnya.

PANGKALPINANG--Direktur Perencanaan Bidang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ir Suharyanto MSc, mengungkapkan, banyak kepentingan yang harus diakomordir dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

"Penyusunan RZWP-3-K harus mempertimbangkan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah serta kepentingan masyarakat. Dengan demikian, RZWP-3-K diharapkan dapat mengakomodir kepentingan berbagai sektor seperti migas, kepelabuhanan, pariwisata, pertambangan, perikanan , dan kepentingan sektor lainnya," katanya saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan Dalam Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia, yang dilaksanakan di  Novotel Bangka Hotel and Convention, Bangka Tengah, 2- 4 Oktober 2018.

Dia menilai, memang tak mudah bagi pemerintah daerah untuk menjadikan RZWP-3-K sebagai produk humum peraturan daerah. Untuk itu berbgai langkah harus terus dilakukan pemerintah daerah agar  RZWP-3-K dapat menjadi perda. Dia menyarankan perlunya pemetaan masalah agar percepatan penyelesaian dan penetapan Perda RZWP-3-K bagi provinsi yang belum menyelesaikan RZWP-3-K, serta memberikan rekomendasi terhadap alternatif penanganan masalah dan rencana kerja tindak lanjut.

"Permasalahan-permasalahan yang menyebabkan tertundanya Penetapan Perda RZWP-3-K bisa saja disebabkan belum adanya sinergitas antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan masyarakat, dan belum adanya valuasi ekonomi", ungkap Suharyanto.

Sementara itu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Zanariah MSi mengatakan bahwa penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan amanat dari 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Ketiga Undang-Undang tersebut mengamanatkan pentingnya penyusunan RZWP-3-K yang kemudian akan menjadi dasar dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menurut Zanariah, sampai September 2018, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu kini telah diundangkan menjadi pertaturan daerah. Namun belum semua provinsi di Indonesia Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu diundangkan.

"Dapat saya sampaikan bahwa sampai dengan periode bulan September 2018, telah ditetapkan dan diundangkan Perda tentang RZWP-3-K di 13 (tiga belas) provinsi, yaitu  Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Sulteng, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Maluku, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Kalsel, dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” paparnya.

Sedangkan provinsi yang Percepatan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir itu masih dalam pembahasan atau belum dapat diperdakan adalah Provinsi Bali, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua Barat.

Zanariah mengungkapkan, tidak mudah memang memperdakan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir tersebut karena banyak hal yang harus dilakukan, dikaji, dan diselesaikan. Adapun tahapan - tahapan agenda penyelesaian yang harus dilakukan yaitu harus adanya Konsultasi Publik Dokumen Antara, pemberian tanggapan dan saran, FGD meliputi Konsultasi Teknis Dokumen Final, serta evaluasi Ranperda.

Rakor yang mengusung tema "Penyelenggaraan Pembangunan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Melalui Percepatan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) tersebut dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan tugas pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota serta terkait dengan implementasi kebijakaan kelautan Indonesia.

Berbagai permasalahan dan evaluasi disamapaikan dalam Rakor tersebut. Salah satunya terkait dengan Percepatan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) serta kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Reni Pebrianti (Pranata Humas pada DKP Babel)
Editor: 
Mamaq