Peran Penting Laboratorium Dalam Pengelolaan Lingkungan

Salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi efektif dan efisien pengelolaan lingkungan hidup di suatu negara atau daerah adalah tersedia laboratorium. Laboratorium lingkungan mampu menghasilkan data valid dan reliable, tidak terbantahkan serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun hukum. Oleh karena itu, peranan dan fungsi laboratorium lingkungan sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah. Terutama bagi instansi berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di pusat.

Sedangkan di daerah, terdapat lembaga-lembaga lingkungan hidup seperti  Badan Lingkungan Hidup daerah (BLHD) ataupun Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH). Terutama untuk menyediakan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid bagi kepentingan monitoring  pencemaran lingkungan di suatu wilayah. Selain itu dapat digunakan sebagai alat bukti penegakan hukum lingkungan. Pentingnya laboratorium lingkungan sering diibaratkan sebagai jantung pada manusia. Artinya, sistem pengelolaan lingkungan tidak berjalan efektif dan efisien tanpa didukung laboratorium.

Data kualitas lingkungan juga dapat dipergunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi maupun pengawasan bagi pengambil keputusan, perencana, penyusun program, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup. Hal itu sesuai filosofi yang menyatakan: “No Measurement – No Data; No Data – No Information; No Information – No Management; No Management – No Policy”. (www.leanindonesia.com)

Meningkatnya kasus-kasus pencemaran lingkungan dan sering kandasnya kasus tersebut ketika melalui proses pengadilan di Indonesia seringkali disebabkan kurangnya data dan informasi. Tak hanya itu, sebab tidak valid data yang dikumpulkan dari lapangan maupun hasil analisis laboratorium. Contohnya dalam penanganan kasus pencemaran sungai dan kebakaran hutan. Data sebagai alat bukti pencemaran sangat lemah, sehingga dakwaan maupun pembuktian menjadi lemah.

Kelemahan ini seringkali dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik.  Harus diakui, laboratorium pengujian lingkungan di Indonesia saat ini baru dimiliki daerah-daerah tertentu pada level provinsi. Selain itu hanya beberapa kabupaten saja memiliki laboratorium sederhana dengan peralatan minim. Hal ini erat kaitannya dengan anggaran pemerintah pusat atau pemda yang sangat terbatas untuk dapat menyediakan laboratorium membutuhkan biaya tinggi.

Kondisi demikian mempersulit pengelolaan lingkungan hidup di daerah agar berjalan baik. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki laboratorium pengujian dan laboratorium daerah (Dinas Kesehatan). Namun masih terbatas pada pengujian parameter-parameter kualitas lingkungan  tertentu dari kualitas air permukaan dan air limbah. Namun laboratorium yang representative dan memadai akan segera dimiliki BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apresiasi perlu diberikan atas upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam meningkatkan kapasitas laboratorium lingkungan di daerah dengan adanya dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup (DAK-LH). Tahun 2016 difokuskan kepada pengadaan peralatan laboratorium untuk pemantauan kualitas air dan kualitas udara serta pembangunan laboratorium lingkungan di beberapa daerah termasuk di Sumatera.

Tahun ini, UPTB Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK-LH) untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan sampling kualitas air, pengadaan peralatan sampling kualitas udara, pengadaan peralatan penunjang laboratorium dan pengadaan alat ICP.

Data kualitas lingkungan hasil laboratorium dapat dijadikan sebagai indikator jika terjadi pencemaran lingkungan. Sekaligus sebagai alat bukti penegakan hukum lingkungan maupun dalam membuat perencanaan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mendapatkan validitas data pengujian parameter kualitas lingkungan terpercaya sesuai tujuan, bukan hanya dibutuhkan laboratorium yang memenuhi syarat. Akan tetapi yang lebih penting manajemen laboratorium yang baik, peralatan laboratorium lengkap, personel kompeten  dan ketersediaan biaya.

Misalnya dalam pembuktian kasus pencemaran lingkungan sungai. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, terutama dalam pengambilan sampel air sungai. Perlu perencanaan pengambilan sampel air yang baik dengan tujuan, pertama, memastikan kembali tujuan pengambilan sampel lingkungan. Kedua, memutuskan cara-cara mencapai tujuan. Ketiga, mengetahui apa yang harus dilakukan saat pengambilan sampel dengan mempertimbangkan sumber daya dan segala urusan administrasi, misalnya izin untuk memasuki suatu pabrik. Keempat, menyiapkan sumber daya yang diperlukan dan kelima, mengindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pengambilan sampel dan tahapan selanjutnya yaitu penanganan sampel di lapangan, transportasi, preparasi, dan analisis di laboratorium.(Hadi, 2005).

Secara umum tujuan pengambilan sampel lingkungan ada empat yaitu, pertama, mengumpulkan data rona awal lingkungan (exploratory). Pengambilan sampel lingkungan dengan tujuan pengumpulan data rona awal lingkungan pada hakikatnya adalah mengetahui informasi awal kualitas lingkungan di daerah dan waktu tertentu. Data yang diperoleh dapat membantu menggambarkan kualitas lingkungan. Data dapat dipergunakan sebagai bahan pembanding atau evaluasi kualitas lingkungan sehubungan dengan adanya perubahan sebagai dampak kegiatan di sekitar daerah tersebut. Misalnya untuk membantu menyajikan informasi awal tentang keberadaan bahan pencemar atau polutan beserta nilai konsentrasinya.

Kedua, memantau lingkungan (monitoring). Pemantauan lingkungan adalah pengulangan uji parameter lingkungan di lokasi dan titik pengambilan sampel yang telah ditetapkan pada periode tertentu.  Hal itu berarti ketika sampel lingkungan yang diambil dapat mewakili kondisi sesungguhnya untuk parameter sama dalam periode tertentu, data pemantauan akan dapat dibandingkan.

Ketiga, menegakkan hukum lingkungan. Dalam mengawasi penerapan peraturan perundangan lingkungan hidup atau membuktikan indikasi pencemaran lingkungan diperlukan pengambilan sampel dimana penentuan lokasi dan titik pengambilannya didasarkan pada situasi yang ada. Sedangkan parameter ujinya disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.

Keempat, melakukan penelitian lingkungan. Pengambilan sampel untuk penelitian lingkungan sangat tergantung pada ruang lingkup penelitian.(Panisean’s Blog, Januari 2010)

Selanjutnya pemantauan lingkungan (monitoring) mempunyai tujuan antara lain, pertama, menentukan status kualitas lingkungan. Kedua, mengelola sumber daya alam. Ketiga, menentukan kebijakan pengeloaan lingkungan dan keempat menghadapi masalah lingkungan global.

Jika dikaitan dengan penegakan hukum lingkungan  atau pembuktian kasus pencemaran lingkungan sungai, selain diperlukan data dan informasi tentang rona awal atau base line study, juga perlu diperhatikan teknik dan prosedur pengambilan sampel secara ilmiah. Titik lokasi pengambilan sampel, personel yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai, pengetahuan memadai tentang undang-undang lingkungan dan standar terkait.  Petugas pengambil sampel hendaknya dilakukan orang berkompeten, misalnya petugas sampling yang mempunyai kompetensi keahlian sampling dan didampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk oleh kepolisian atau instansi terkait.

Lebih penting diperhatikan, bagaimana pengendalian mutu lapangan (field quality control) dari sampel yang dilakukan petugas. Sehingga data yang dihasilkan dari lapangan dapat dipercaya dan valid. Mutu data lapangan sangat tergantung dari beberapa hal antara lain, pertama, pengambilan sampel yang representative. Kedua, penggunaan peralatan yang tepat. Ketiga, penanganan dan pengawetan yang sesuai Keempat, prosedur identifikasi dan rangkaian pengamanan sampel yang memadai dan kelima, pengendalian mutu lapangan. (Panisean’s Blog , Januari 2010)

Data yang dihasilkan dari lapangan  harus dapat dipercaya dan valid. Sehingga dapat menjadi dasar atau bukti dalam penegakan hukum lingkungan. Selain itu dapat menjadi dasar membuat perencanaan maupun kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik di pusat maupun di daerah. Semua itu sangat tergantung pada bagaimana penanganan sampel di lapangan, transportasi pengangkutan sampel dari lapangan ke laboratorium, preparasi sampel di laboratorium dan analisis di laboratorium lingkungan.

Jika pengambilan sampel di lapangan tidak memenuhi kesesuaian terhadap kaidah-kaidah dalam SOP pengambilan sampel, langkah selanjutnya seperti pengawetan, transportasi, penyimpanan, preparasi maupun pengujian di laboratorium akan sia-sia dan hanya membuang waktu serta biaya. Filosofi penjaminan mutu, setiap tahapan kegiatan tidak asal betul saja. Melainkan harus dilakukan secara benar sejak awal, mulai dari perencanaan pengambilan sampel, pengujian sampel di laboratorium sampai penyusunan laporan pengujian termasuk interpretasi data hasil pengujian.

Disinilah pentingnya peranan SDM/personal yang memiliki kompetensi/keahlian di bidang penelitian, manajemen maupun teknisi laboratorium lingkungan. Akhirnya, agar pengelolaan lingkungan berjalan dengan efektif di daerah serta untuk dapat mengendalikan kerusakan lingkungan, memang sudah selayaknya pemerintah mengalokasikan dana membangun laboratorium lingkungan di setiap daerah. Selain itu mempersiapkan SDM berkompeten, sebab bagaimanapun canggihnya suatu laboratorium dengan segala peralatannya tetap membutuhkan SDM berkompeten. Alokasi dana pengelolaan laboratorium juga menjadi bagian penting.

Diharapkan agar keberadaan UPTB laboratorium lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat segera memenuhi kebutuhan pengujian/analisa untuk semua parameter  industri/perusahaan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga dapat lebih menghemat waktu, biaya dan efisiensi serta efektivitas.

Penulis: 
Muhammad Irwan Effendi, ST | Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama
Sumber: 
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung