Peraturan dan Hukum Adat Belum Dirumuskan, Gubernur Khawatirkan Gelar Adat Untuk Presiden dan Menteri

PANGKALPINANG - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan mengkhawatirkan rencana pemberian gelar dari Lembaga adat yang ditujukan untuk Presiden dan Menteri Kelautan saat berkunjung ke Babel pada November yang akan datang, hal tersebut dikemukakan langsung oleh Gubernur saat memberikan pengarahan FGD tentang adat istiadat dan lembaga adat di Ruang Rapat Tanjung Pesona pada Rabu (12/07/2017).

Kekhawatiran tersebut dikarenakan belum dirumuskannya peraturan dan ketentuan hukum adat yang ada di Bangka Belitung. "Kita harus ada aturan dan ketentuan hukum adatnya, pakaian adatnya, serta gelar adatnya dalam ketentuan2 adat yang telah disepakati oleh lembaga adat." Saran Gubernur.

Selanjutnya Gubernur meminta lembaga adat untuk meniru daerah lain seperti Riau, atau Malaysia untuk belajar mengenai adat di daerah tersebut prinsip nya ATM  (Awasi Tiru Modifikasi).

Menurut Gubernur lembaga adat ini dapat menjaga bahasa adat, petuah adat, hukum adat, dan ini bukan perkerjaan sembarang sehingga nantinya masyarakat dapat menjalankan petuah adat yang dibuat oleh Lembaga adat.

Gubernur juga memerintahkan Sekretariat Daerah Prov Babel  Yan Megawandi untuk memantau perkembangan lembaga adat, dan nantinya Gubernur akan meminta Bupati dan Walikota untuk menyiapkan lahan tidak lebih dari satu hektar untuk membuat  Rumah adat, dimana didalam rumah adat tersebut dapat difungsikan sebagai kantor dan halamannya dapat digunakan untuk acara adat.

" Pada Prinsipnya Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menerima hasil pertemuan ini, untuk itu rumuskanlah bersama". harap Gubernur.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani/Suci Lestari
Fotografer: 
Suci Lestari