Perekaman KTP Elektronik Capai 97,7 Persen

Pangkalpinang - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DP3ACSKB) menggelar Rapat Koordinasi Penerbitan KTP elektronik, di Bangka City Hotel, Kamis (28/6/18).

Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka membahas berbagai permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya terkait dengan penertiban KTP elektronik dan mencari solusi demi memberikan dampak positif bagi masyarakat Bangka Belitung

Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja yang telah dilakukan Disdukcapil Kota / Kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pencapaian jumlah perekaman KTP elektronik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Jumlah perekaman KTP elektronik telah mencapai angka  97,7%," kata Kepala DP3ACSKB saat membacakan sambutan tertulis Sekda Provinsi Kepulauan Bangka, Yan Megawandi.

Namun demikian, dengan pencapaian angka tersebut masih ada penduduk yang belum merekam data dirinya maupun yang belum tercetak KTP elektronik.Karena itu, ini merupakan tugas kita bersama dalam menyelesaikannya dan dengan rapat koordinasi kiranya dapat mencari solusi dan menghasilkan keputusan bersama dalam menyelesaikannya permasalah bersama ini.

Dijelaskan Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti, bahwa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan menyatakan untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan diselesaikan dalam waktu satu jam dan paling lama 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten. "Namjn dengan catatan tidak terjadi gangguan komunikasi data atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan," jelas Susanti.

Kemudian, Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan paling sedikit berupa, layanan nomor telepon pengaduan dengan setiap hari mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan / jumlah blangko KTP elektronik yang tersedia melalui situs Web / papan pengumuman.

Lebih lanjut Susanti menyatakan pimpinan lembaga pemerintahan, swasta, dan kelompok masyarakat dapat meminta kepada Dinas Dukcapil untuk melakukan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan.

"Saya berharap kepada peserta Rakor dapat mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya karena sumbangsih ini dapat berguna bagi pencapaian administrasi kependudukan yang dapat ditandai dengan tidak adanya keluhan dari  masyarakat," ujar Susanti.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Firmansyah