Perhatikan Tiga Dimensi Pembangunan

Jakarta – Sedikitnya terdapat tiga dimensi pembangunan. Pertama, dimensi pembangunan manusia dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, perumahan dan  revolusi mental. Kedua dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, kelautan, pariwisata dan industri. Ketiga dimensi pemerataan dan kewilayahan.

"Untuk itu, diperlukan kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan yang kondusif. Ini sebagai prasyarat pembangunan berkualitas," tegas Andrinof A Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional saat Musrenbangnas tahun 2015, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Lima tahun ke depan, jelasnya, sangat diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur. Utamanya untuk mendukung agenda-agenda prioritas. Namun, dalam proses pembangunan harus menyadari pilihan jenis dan lokasi pembangunan infrastruktur tidak boleh melepas momentum pertumbuhan.

Tujuan Musrenbang untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan nasional dari berbagai aspek dan sudut pandang lembaga. Ia menambahkan, selain itu memperhatikan aspek jenjang pemerintahan dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ini merupakan puncak dari proses perencanaan panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah.

"Usulan program dan kegiatan dihasilkan dari Musrenbang provinsi, kemudian diselaraskan dan disinergikan dengan program dan kegiatan kementerian/lembaga di tingkat pusat pada forum pra-Musrenbangnas, khususnya terkait program prioritas nasional, " jelasnya.

Forum pra-Musrenbangnas berlangsung selama tujuh hari. Menurutnya, forum tersebut merupakan tahapan musyawarah yang paling memerlukan konsentrasi. Hasil musyawarah itu selanjutnya dibawa ke forum Musrenbangnas, kemudian ditindaklanjuti dalam forum trilateral meeting. Ini merupakan pertemuan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga.

Pertemuan tersebut sangat penting dilakukan untuk memastikan kesepakatan hasil Musrenbangnas telah diakomodasi dalam rancangan akhir RKP 2016. Lebih jauh ia menjelaskan, hal tersebut khususnya bagi pemerintah daerah, kepala Bappeda provinsi dan kepala Bappeda kabupaten/kota.

“Hasil kesepakatan Musrenbangnas menjadi masukan dalam penyempurnaan penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD dan penyusunan RAPBD tahun 2016, " ujar Andrinof.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Suci Lestari
Fotografer: 
Fajrina
Editor: 
Huzari