Perhatikan Tiga Hal Ini Sewaktu Mengelola Barang Milik Negara

SUNGAILIAT -- Terdapat tiga catatan penting disampaikan Maharina Desimaria, Kasubbag Penghapusan Bagian Aset Biro Keuangan dan Aset Setjen Kementerian Dalam Negeri RI terkait mengelola barang milik negara. Salah satu di antaranya tertib administrasi dengan menginput data ke Simda.

"Pertama tertib administrasi yakni setiap membelanjakan uang negara harus segera diinput di Simda," tegas Desimaria saat Rapat Teknis Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Tanjung Pesona, Senin (26/11/2018).

Kegiatan ini dihadiri 21 peserta terdiri dari tujuh kepala Dinas Dukcapil/sekretaris, tujuh pengurus Barang Milik Negara (BMN), dan tujuh pengelola keuangan dana tugas pembantuan kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Kedua tertib fisik. Desimaria menjelaskan, setiap penyerahan barang harus menyertakan berita acara serah terima barang kepada pejabat atau pengguna barang. Ketiga tertib hukum yakni, mentaati semua aturan yang mengatur tentang barang milik negara. 

"Saat ini yang menjadi bahan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait opini WTP tidak hanya fokus pada laporan keuangan saja, namun juga laporan barang milik negara," kata Desimaria.

Sementara Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil DP3ACSKB Babel Amarullah menjelaskan, mulai tahun 2017 dana Dinas Dukcapil provinsi, kabupaten/kota yang tadinya melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, diubah menjadi dana alokasi khusus.

"Saya harap peserta dapat mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, demi terwujudnya penyelesaian keuangan dan penataan barang milik negara. Terutama yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2015-2016," kata Amarullah.

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Hennika Rahmi mengatakan, rapat teknis hari ini membahas penatausahaan barang milik negara yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 2015-2016.

Selanjutnya, kata Hennika, membahas penerbitan berita acara hibah dan likuidasi keuangan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 2015-2016. Terakhir, permasalahan lain dalam penataan barang milik negara pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hapus Sesuai Aturan 
Pada kesempatan berbeda Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti mengatakan, aset BMN yang hilang ataupun rusak berat dapat dihapuskan sesuai tahapan dan aturan menurut perundang-undangan. 

"Adanya rapat teknis ini diharapkan permasalahan di lapangan mengenai aset BMN dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat menjadi zero mistake," jelas Susanti.

Sumber: 
DP3ACSKB Babel
Penulis: 
Lisia Ayu
Fotografer: 
Aisyah Putri
Editor: 
Huzari