Pertanggungjawaban APBD, Langkah Konkrit Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pangkalpinang - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dihadapan Anggota DPRD Provinsi Babel, terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Babel, di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (29/06/2018).

Gubernur Erzaldi Rosman mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini adalah bentuk pertanggungjawaban Gubernur terhadap penggunaan APBD selama tahun anggaran 2017 dan disampaikan guna mematuhi amanat peraturan perundangan undangan.

Gubernur menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bangka Belitung dan telah dilakukan audit sebayak dua kali.

"Tahap pertama selama 40 hari dari 22 Januari sampai 02 maret 2018, dan tahapan kedua selama 30 hari, di mulai 04 April hingga 08 Mei 2018," terang Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur Erzaldi Rosman meneruskan bahwa amanat beberapa peraturan perundang - undangan  juga merupakan bentuk realisasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. 

"Terpenting dari pertanggungjawaban keuangan ini adalah sebagai upaya konkrit dan niat baik pemerintah daerah dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efisien dan bertanggungjawab, mewujudkan transparansi sehingga dapat dirasakan seluruh masyarakat," tutur Gubernur.

Karena itu, Gubernur Erzaldi Rosman mempersilahkan kepada DPRD untuk meneliti dan mengevaluasi kembali secara lengkap dan terperinci terhadap laporan keuangan yang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2017 maupun dalam rancangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Erwin Inradio