Pol PP Satukan Pikiran dengan Penyidik PNS dalam Penegakan Perda

Pangkalpinang - Penerapan dan penertiban Peraturan Daerah (Perda) dalam pelaksanaannya terkadang tidak berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala di lapangan. Kendala ini tidak hanya dari dukungan masyarakat, namun kesiapan aparat penegak perda itu sendiri perlu ditingkatkan.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Maladi, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja mewakili Kasat Pol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yamowa Harefa saat membuka Rapat Koordinasi Satpol PP Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung di Sun Hotel Pangkalpinang, Rabu (04/09/2019).

Kesiapan aparat penegak perda dalam pelaksanan tugasnya, menurut Maladi, memerlukan koordinasi yang matang. Untuk itu, penyamaan persepsi antar aparat penegak perda sangat diperlukan. 

"Kita sebagai aparat penegak perda itu menertibkan warga masyarakat, aparatur dan badan hukum. Jadi bukan hanya masyarakat saja. Untuk itu, pendalaman materi perda perlu dikaji dan dipahami lebih dalam," kata Maladi.

Maladi juga menyampaikan di beberapa daerah di Bangka Belitung telah menerapkan perda seperti Perda Kawasan Tanpa Rokok, atau kawasan bebas sampah. Hal ini belum optimal karena beberapa kendala di lapangan. 

"Kendalanya seperti tidak ada dukungan masyakat karena dirasa kurangnya sosialisasi. Selain itu, beberapa aparat penegak hukum sendiri yang kurang siap," jelasnya.

Untuk itu, Maladi berharap dengan adanya koordinasi antar aparat penegak perda ini ke depannya aturan daerah benar-benar bisa diterapkan dengan baik.

"Dengan peningkatan kompetensi penegak perda ini, kita yakin Penegakan Perda akan lebih baik," tutupnya.

Sumber: 
Satpol PP Babel
Penulis: 
Rusmini