Posisikan DWP Sebagai Mitra Strategis Pemerintahan

Pangkalpinang – Dharma Wanita Persatuan (DWP) harus dapat memanfaatkan momen sebagai isteri PNS sebagai publik relation, mitra strategis pemerintahan daerah. Sebab terkadang ada informasi pembangunan tidak sampai ke rakyat, dan fungsi DWP dapat menjadi penyambung lidah penyampaian informasi tersebut.

Demikian disampaikan Hj Wien Ritola Tasmaya Ketua Umum Darma Wanita dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) III Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (13/4/2015). “Kualitas isteri PNS lebih baik dari masyarakat lainnya. Namun DWP bersifat independent non partisan, tetap netral karena kita pelaku birokrasi,” tegasnya.

Isteri PNS boleh menjadi pengurus partai. Lebih jauh ia menjelaskan, namun harus melepaskan jabatan sebagai pengurus DWP. Organisasi ini memberikan aspirasi, kekuatan, melakukan suatu terobosan sehingga dapat memposisikan organisasi menjadi lebih kuat. Dalam musda III DWP dibahas rencana stategis tahun 2014-2019.

Ia mengimbau agar musda dapat mengangkat visi DWP sebagai organisasi isteri ASN yang profesional. Langkah tersebut untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Sebab DWP mempunyai misi mensejahterakan anggota, keluarga dan masyarakat melalui pendidikan, ekonomi dan sosial budaya secara demokratis.

Sementara Ir Amrullah Harun Asisten I Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan agar kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan DWP berupa bantuan untuk kaum lemah diteruskan dan ditingkatkan. Namun perlu diingat tugas pokok yakni, membina rumah tangga dan menciptakan kondisi kondusif, nyaman bagi keluarga.

“Kesuksesan dalam Dharma Wanita harus didukung kesuksesan dalam keluarga. Karena keluarga merupakan pilar utama dalam pembngunan negara," jelasnya.

Hal senada disampaikan Hj Yanti Anita Syahrudin Ketua DWP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia menjelaskan, musda III DWP merupakan forum tertinggi organisasi di daerah yang diselenggarakan lima tahun sekali. Musda berwenang menetapkan, mengubah anggaran dasar, menetapkan program kerja, memilih dan menetapkan ketua, mengevaluasi laporan pertanggungjawaban ketua dan menetapkan keputusan lainnya.

"Melalui forum ini dapat diketahui perkembangan, kemajuan dan kendala organisasi pada setiap unsur pelaksana. Sehingga dapat diambil langkah-langkah kebijakan oleh pemerintah," pungkasnya

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Reni
Fotografer: 
Reni
Editor: 
Huzari