PPID Punya Tugas Berat dalam Pelayanan Informasi

PANGKALPINANG- – Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diminta mempunyai komitmen yang tinggi dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengingat banyaknya laporan-laporan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD dan Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Banyak sekali laporan masyakat yang disampaikan ke DPRD dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai layanan pendidikan, layanan BPJS yang tidak terbuka dan transparan oleh badan publik tersebut, ” papar Adet Mastur Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selasa (6/3).

Menurut Adet, sebentar lagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memiliki regulasi Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya regulasi ini Kepala OPD bisa lebih terbuka dan transparan mengingat masih banyak Kepala OPD yang masih ragu dalam memberikan informasi.

”Kalau belum adanya regulasi membuat Kepala OPD menjadi ragu-ragu dan takut untuk mengeluarkan informasi. Sekarang ini harus dikeluarkan regulasi biar masyarakat tahu apa-apa yang perlu didapatkan informasi oleh masyarakat, tidak hanya APBD, dan program-program kegiatan tapi yang lain-lain juga harus terbuka,” tegasnya.

Lebih lanjut Adet juga menyinggung peran fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PPID Pembantu di OPD yang belum maksimal perannya.

“Perannya masih belum maksimal walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur. Untuk di daerah harus adanya Perda yang mengatur, informasi yang memuat kearifan local juga harus kita akomodir. Mungkin PPID juga terbentur dengan regulasi, kalau sudah ada regulasinya tidak akan sungkan-sungkan memberikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Adet juga mengingatkan PPID mempunyai tugas dan tanggungjawab yang cukup berat dalam memberikan pelayanan data dan informasi, selain itu mempublikasikan agenda-agenda yang ada di Pemerintah Provinsi agar agar seluruh masyarakat bisa tahu seluruh aktivitas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan juga Ketua DPRD.

“Jangan sampai aktivitas hanya terfokus di Pemerintah saja tapi aktivitas DPRD juga harus dipublikasikan, padahal ini adalah Pemerintahan Daerah, antara eksekutif dan legislatif harus seimbang,” jelasnya.

Lebih jauh Adet juga menegaskan agar PPID Utama harus bisa bersinergi dengan PPID Pembantu di seluruh OPD, dalam memberikan pelayanan informasi dan mensosialisasikan seluruh program-program pembangunan.

“Sampai saat ini masyarakat masih sering bertanya-tanya tentang program-program dari Gubernur, Wakil Gubernur, bagaimana teknisnya. Misalnya resi gudang, ini kan tugas fungsinya Dinas Pertanian yang harus melibatkan kepala desa agar masyarakat bisa memahami dengan baik agar programnya bisa berhasil,” harapnya.

 

 

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Fajrina Andini (Pranata Humas Biro Humas dan Protokol)
Fotografer: 
Istimewa (bangkapos)
Editor: 
Irwanto