PPNS Harus Bisa Mandiri dan Profesional, Sebab Orang Seperti Ini Lawannya

PANGKALPINANG -- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus bisa mandiri dan profesional. Karena yang dihadapi orang-orang atau pihak-pihak khusus, seperti memiliki intelegensia tinggi, kemampuan tinggi dan mempunyai peran pengatur dalam wilayahnya.

Demikian dikatakan Ardiansah, Kasubdit PPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saat pembinaan PPNS di ruang rapat Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (07/11/2018). 

"Seorang PPNS menjalankan fungsi untuk menegakkan pidana khusus. Tidak sekedar mengurusi orang maling ayam atau maling sandal," tegas Ardiansah.

Kemenkumham akan mengumpulkan informasi mengenai implementasi PPNS di OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informasi tersebut baik bersifat administrasi maupun teknis di lapangan saat menjalankan tugas.

Ardiansah menambahkan, ini menjadi dasar bagi Kemenkumham membuat suatu kebijakan atau regulasi. Sehingga dapat lebih memberdayakan dan  memaksimalkan posisi dan status PPNS. Sudah ada langkah merevisi atau pembentukan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, kata Ardiansah, peraturan pemerintah itu akan membuat posisi atau status PPNS lebih diakui. Selain itu, masalah manajemen atau mutasi PPNS juga akan diatur dalam peraturan tersebut.

Ada anggaran negara terbuang jika seseorang mengikuti diklat PPNS, tapi dimutasikan ke bidang bukan teknis PPNS. Ardiansah menegaskan, walaupun tempat yang ditawarkan lebih menjanjikan dibandingkan menjadi seorang PPNS. 

"Ke depan ada wacana PPNS menjadi seorang JFT yang mendapatkan tunjangan lain, misalkan tunjangan risiko. Diharapkan PPNS menjadi suatu organ di dalam satuan kerja yang dapat diperhitungkan keberadaannya," jelasnya.

Sekretaris Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Maladi mengatakan, kehadiran narasumber dari Kemenkum HAM RI merupakan awal dari bentuk dukungan dan memberi semangat bagi PPNS, khususnya PPNS di Pol PP. 

"Diharapkan tim Kemenkum HAM dapat ikut mengawal agar penempatan PPNS sesuai kompetensi. Selain itu dapat menyikapi dan mencari solusi tentang kekurangan PPNS di  provinsi maupun kabupaten/kota," harap Maladi.

Sumber: 
Satpol PP Babel
Penulis: 
Rusmini
Fotografer: 
Rusmini
Editor: 
Huzari