Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Babel 6,1 Persen

Bangka Tengah – Tahun 2016, kontribusi perekonomian terhadap wilayah Sumatera dan nasional meningkat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,1 persen. Pertumbuhan tinggi dapat menurunkan kemiskinan menjadi 3,6 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan menjadi 3,1 persen.

Demikian dikatakan Rizky Ferianto Deputi Bidang Politik Hukum Ketahanan dan Keamanan Bappenas, saat menyampaikan paparan pada Musrembang, di Novotel, Rabu (8/4/2015). Ia menambahkan, upaya mencapai berbagai sasaran pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan penyelarasan antara perencanaan pembangunan nasional dengan daerah, baik dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun tahunan.

“Penyelarasan disesuaikan dengan kondisi, potensi dan karakteristik daerah disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan,” jelasnya.

Keselarasan diwujudkan dalam beberapa hal. Pertama, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan sasaran pokok dan strategi pembangunan yang digariskan dalam kebijakan umum pembangunan nasional, kerangka ekonomi makro serta arah kebijakan dan strategi dari masing-masing agenda pembangunan nasional (Nawa Cita). Hal tersebut tercantum dalam Buku I RPJMN 2015-2019.

Kedua, jelasnya, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pencapaian sasaran rencana pembangunan bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2015-2019. Ketiga yaitu pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam Buku III RPJMN 2015-2019.

“Kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan berkualitas. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui tiga dimensi pembangunan,” ungkapnya.

Lebih jauh Ia memaparkan, pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui tiga dimensi pembangunan yaitu pertama, dimensi pembangunan manusia dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental. Kedua, dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, dan kelautan serta pariwisata dan industri. Ketiga, dimensi pemerataan dan kewilayahan.

“Semua itu berdasarkan pertimbangan tantangan utama, arah kebijakan dan sasaran pembangunan 2015-2019,” jelasnya.

Rancangan Tema RKP 2016 adalah "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk meletakkan Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas". Menurutnya, rancangan tema RKP menegaskan salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini, adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama dalam pembangunan berkualitas yang ditujukan untuk membangun manusia dan masyarakat inklusif, berbasis luas dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Selain itu aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem dalam upaya menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan berkelanjutan.

“Pembangunan infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan,” tandasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari