Publisitas dalam Komunikasi Politik

Publisitas merupakan istilah yang tidak asing lagi saat ini ditelinga kita dalam kehidupan sehari – hari. Kata tersebut menjadi popular, tidak hanya di dunia entertainment, public relation tetapi menjadi sahabat sejati dalam kehidupan politik.                       

Publisitas adalah kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi atau perusahaan di media massa. Publisitas sendiri lebih menekankan pada proses komunikasi satu arah. Media massa kerap melaporkan berita publisitas karena merupakan cara yang mudah dan ekonomis untuk mendapatkan berita dibanding harus mencari sendiri yang membutuhkan lebih banyak tenaga dan biaya.                       

Menurut Lawrence & Dennis L. Wilcox ( pakar Humas dari San Jose State University ) juga menyatakan publisitas sebagai informasi yang tidak perlu membayar ruang – ruang pemberitaannya / penyiarannya namun disaat yang sama tidak dapat dikontrol oleh individu / perusahaan yang memberikan informasi, sebagai akibatnya informasi dapat mengakibatkan terbentuknya citra dan mempengaruhi orang banyak dan dapat berakibat aksi , dimana aksi ini dapat menguntungkan atau merugikan saat informasi dipublikasikan.                                 

Publisitas merupakan metode komunikasi massa yang tidak terkontrol, namun dari aspek kredibilitas pesan publisitas biasanya dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi. Erat kaitannya dengan Pemilihan Legislatif 2019 nanti, sudah saatnya para Balon Anggota Legislatif  untuk bisa mengatur strategi politik. Para tokoh yang ingin duduk di “ kursi empuk “, harus bisa membuat publisitas yang sangat menarik. Ini salah satu cara untuk meminimalis budget politik.    

        Ada empat publisitas yang bisa digunakan dalam Komunikasi Politik, yaitu :

  1. Pure Publicity yakni mempopulerkan diri melalui aktifitas masyarakat dengan natural atau apa adanya. Contoh : memberikan ucapan selamat hari raya agama dengan embel – embel nama atau foto bakal calon. Dan ini sudah sangat banyak kita dijumpai sepanjang jalan ibukota atau pun kabupaten di Bangka Belitung.
  2. Free Ride Publicity yakni mempopulerkan diri dengan memanfaatkan akses / menunggangi pihak lain untuk turut mempopulerkan diri. Contoh : turut berpatisipasi dalam pertandingan olahraga di sebuah daerah. Perayaan HUT RI ke-72 kemarin menjadi ladang publisitas bagi para calon “pejabat daerah” ini.
  3. Tie – in Publicity yakni mempopulerkan dengan cara memanfaatkan extra ordinary news. Contoh : membantu para korban banjir.
  4. Paid Publicity yakni mempopulerkan diri dengan cara lewat pembelian rubrik di media massa. Contoh : advertorial, iklan. Strategi ini hanya bisa dilakukan oleh calon yang bermodal besar. Karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk belanja media.

Menuju Pemilihan Legislatif 2019 akan banyak pemberitaan konflik yang terjadi. Sebagai masyarakat cerdas, kita harus selalu waspada dan mencegah agar konflik tersebut tidak meluas. Penyajian opini dari elit – elit atau kelompok – kelompok yang bertikai, menurut fungsi korelasi sosial seharusnya dikorelasikan dengan opini – opini dari berbagai kalangan masyarakat lainnya.

Dengan terbukanya akses masyarakat terhadap social media dan media massa, maka masyarakat bebas menentukan pilihannya. Maka dalam melakukan publisitas, para calon beserta Tim harus bekerja extra agar hasil yang diharapkan bisa sejalan dengan tujuan publisitas itu sendiri.

Seperti sekarang yang kita lihat, baik di media cetak, media elektronik bahkan di pinggir jalan sangat banyak bermunculan iklan, spanduk, baleho para bakal calon yang “ berusaha memperkenalkan dan mempromosikan diri “ dengan tujuan agar dikenal masyarakat luas sehingga tiba saatnya nanti bisa mendapat dukungan suara dari rakyat.

Sudah tidak asing lagi bahwa publisitas yang baik belum tentu menghasilkan tokoh yang baik. Jadi sebagai rakyat yang memilih, saatnya kita lebih mencerna lagi pemimpin pilihan yang bisa mewakilkan kepentingan rakyatnya nanti. Karena pemilihan legislatif bukan hanya sekedar memilih siapa yang kita suka atau kita kenal, tetapi siapa yang berkualitas dan bisa menjadi penerus serta memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak. 

Tulisan ini pernah dimuat di harian Rakyat Pos tanggal 11 Juli 2108

Penulis: 
Utari Marisa Fitri (Pranata Humas Sekretariat DPRD Babel)
Sumber: 
Diskominfo

Artikel

24/07/2018 | Utari Marisa Fitri (Humas Sekretariat DPRD Prov Babel)
16/07/2018 | Diskominfo
04/05/2016 | Muhammad Irwan Effendi, ST, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama

ArtikelPer Kategori