Raker Kepala Bappeda Se-Provinsi, Sekda: Pembangunan Daerah Butuh Investor

MUNTOK - Saat ini pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan Pendapatan dan Asli Daerah (PAD) dan APBN dalam  pembiayaan pembangunan daerah, kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan desentralisasi fiskal relatif kecil sehingga membutuhkan Investor untuk menanamkan Modal di Kepulauan Bangka Belitung untuk memperoleh lebih banyak dana pembangunan. Ungkap Sekda Babel Yan Megawandi saat membuka acara Rapat Kerja Kepala Bappeda se Provinsi Bangka Belitung di Graha Aparatur  Badan Diklat Kabupaten Bangka Barat di Muntok pada Senin (27/03/2017).

"Dalam upaya kita meningkatkan capaian keberhasilan, maka faktor pertambahan jumlah penduduk menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya mekanisme yang bekelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat." Papar Yan.

Selanjutnya, Sekda menjelaskan bahwa investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi.  untuk itu perlu membangun dan memelihara iklim investasi dimana seluruh investor mulai dari perusahaan hingga wirausahawan, dari petani dan usaha mikro, memiliki kesempatan dan insentif untuk melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Adapun capaian sasaran pokok Pembangunan Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010 diangka 66,02 terjadi peningkatan ditahun 2015 mencapai 69,05.  Indeks Pembangunan Manusia ini terbentuk dari indikator angka harapan hidup saat lahir 68,88 Tahun, Rata-rata lama sekolah 7,46 tahun dan harapan lama sekolah 11,60 tahun serta pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar Rp.11,7 juta.

Lebih lanjut  capaian untuk Rasio Gini pada tahun 2010 sebesar 0,30 menjadi 0,28 ditahun 2016.  Menurut Sekda, angka ini lebih baik dari Rasio Gini Nasional yang tercatat sebesar 0,40.

Sedangkan untuk penduduk miskin dapat ditekan dari 6,51 persen ditahun 2010 menjadi 5,22 pada 2016, untuk tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 mencapai 6,17 persen, angka tersebut diatas rata-rata nasional yaitu 5,5 persen.

Dibidang politik dan keamanan penyelesaian tindak pidana Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan penghargaan peringkat pertama terbaik yang dikeluarkan oleh Kapolri sebagai Polda yang profesional, modern dan terpercaya, peringkat ini juga diiringi oleh capaian penyelesaian tindak pidana pada tahun 2010 sebanyak 51,29 persen meurun di tahun 2014 yaitu hanya 15, 98 persen, adapun resiko penduduk terkena pidana per 100.000 Penduduk pada tahun 2010 sebanyak 253 dan menurun pada tahun 2014 yaitu 134.

Capaian yang diperoleh tersebut menjadi gambaran dan bahan refleksi untuk perencana di Bappeda pada perangkat daerah lainnya dalam perumusan kebijakan baik di Provinsi maupun di Kabupaten /Kota, untuk memantapkan langkah kedepan serta menata segala sesuatu yang masih membutuhkan perhatian dan memperjuangkan keberhasilan capaian lainnya.

Sekda berharap, Rapat Kerja Kepala Bappeda se Provinsi ini dapat menghasilkan rumusan perencanaan yang smart untuk pembangunan daerah, yang menjadi salah satu jalan dalam mewujudkam kemajuan yang dicita-citakan.

Menurut Bupati Bangka Barat Parhan Ali, perencanaan adalah tahapan yang paling penting dalam upaya tercapainya target pembangunan, untuk itu Bappeda perlu melaksanakan sinkronisasi dengan kabupaten/kota, untuk kesatuan sistem.

Rapat kerja ini menjadi ajang koordinasi, serta diharapkan  melalui raker ini dapat disepakati hal-hal untuk menyelaraskan pembangunan serta memberikan saran dan pemikiran yang positif agar tercapai tujuan bersama.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Bangka Barat, Kepala Bappeda se Provinsi Bangka Belitung, beserta undangan lainnya dengan total peserta sebanyak 64 orang.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani/Suci Lestari
Fotografer: 
Suci Lestari
Editor: 
Suci Lestari