Rakor Kades dan DPMD Se-Babel Bangun Kemandirian Desa Yang Berdaya Saing, Maju dan Berdikari

Pangkalan Baru, BANGKA TENGAH - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa dan Dewan Perwakilan Masyarakat Desa (DPMD) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Haryoso yang berlangsung di Hotel Aston Soll Marina, Pangkalan Baru Bangka Tengah, Kamis (23/2).

Materi Rakor yang disampaikan mengambil tema Melalui Rakor Tupoksi Kerja Kades dan DPMD, Kita Bangun Kemandirian dengan Memperkuat Daerah dan Desa yang Berdaya Saing, Maju, dan Berdikari.

Haryoso mewakili Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam sambutannya mengatakan pemerintahan desa yang baik adalah idaman dari seluruh masyarakat Bangka Belitung dan merupakan tujuan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan dapat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan sehingga terciptanya pembangunan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

"Harapan dari kita semua untuk mewujudkan pemerintahan yang baik agar dapat berguna bagi masyarakat luas dan berkembangnya suatu daerah tidak lepas dari penyelengara pemerintah yang di mulai dari pemerintah terkecil yaitu pemerintahan desa," paparnya.

Kemudian, perekonomian yang stabil akan membangun kemandirian suatu daerah dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang mandiri. Negara mengakui hak tradisional desa, sehingga desa diharapkan bisa berkembang tanpa meninggalkan jati dirinya. 

Dengan adanya hak otonomi, desa diberikan kesempatan untuk mengelola sumber yang ada. Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan dan pembinaan. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan menuju tata kelola desa yang baik merupakan pilihan yang rasional, tepat, dan harus bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat luas.

"Pemerintah Desa harus mampu mengelola sumber potensial yang ada di daerahnya masing - masing dimana pemerintah desa di berikan hak otonomi khusus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakatnya sehingga daerah mereka dapat berkembang," ungkapnya.

Selanjutnya Haryoso juga menambahkan bahwa peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa, pengembangan kualitas, dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan harus ditingkatkan agar pengembangan dan pengelolaan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik serta dalam pengelolaan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Erwin
Fotografer: 
Erwin
Editor: 
Noviansyah