Rakornas KI Inventarisir Masalah

SURAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas), Selasa (17/9/2013). Rakornas keempat ini berupaya menginventarisir masalah dan merumuskan solusinya. Terdapat 20 komisi informasi provinsi dan tiga komisi informasi dari kabupaten/kota mengikuti kegiatan ini.

Strategi mempercepat terbentuknya komisi informasi daerah, beberapa provinsi yang dalam proses pembentukan KI juga diundang menghadiri Rakornas. Sejumlah daerah ini di antaranya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Bengkulu, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Rakornas dijadwalkan selama tiga hari terhitung tanggal 17 hingga 19 September. Pembukaan Rakornas secara langsung dilakukan Sekjen Kementerian Kominfo RI, Selasa malam. Selanjutnya, Rabu 18 September, peserta Rakornas mengikuti diskusi panel. Tema diskusi tersebut yakni, 'Penguatan Lembaga Komisi Informasi'.

Sedikitnya tiga panelis dihadirkan dalam diskusi ini. Panelis pertama membahas mengenai penguatan lembaga komisi informasi provinsi melalui dukungan sekretariat. Panelis kedua membahas penguatan lembaga komisi informasi melalui dukungan anggaran, dan panelis ketiga mengupas tentang penguatan lembaga komisi informasi melalui dukungan legislasi dan politik.

Abdulhamid Dipopramono Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) mengatakan, selain menginventarisir masalah dan perumusan solusinya, masih terasa nuansa pencarian bentuk komisi informasi. Hal itu disebabkan komisi informasi merupakan komisi baru lahir empat tahun lalu. KI lahir sebagai salah satu amanah Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Bagi sebuah lembaga, empat tahun adalah usia balita yang secara teori, perkembangan organisasi masih terus diwarnai berbagai perubahan dan penyempurnaan, bahkan dalam hal-hal yang cukup mendasar," jelasnya.

Bagi KIP, kata Abdul, Rakornas ini merupakan kegiatan kesekian kalinya semenjak komisioner bekerja pada 12 Agustus lalu. Artinya, komisioner KIP periode ini baru bekerja sebulan. Di usia sebulan tersebut, kegiatan Rakornas ini merupakan kegiatan kedua yang melibatkan KI se Indonesia. Sebab sebelumnya telah digelar Rakernis di Jakarta pada tanggal 4 sampai 5 September.

Abdul menilai, upaya yang dilakukan KIP merupakan rekor. Sebab mengingat dalam kurun waktu 12 hari, KIP melakukan Rakernis dan dilanjutkan dengan Rakornas. Percepatan kegiatan KIP terjadi semata-mata merespon situasi. Pasalnya, saat proses transisi jabatan dari komisioner KIP periode 2009-2013 ke komisioner yang menjabat sekarang mengalami kevakuman selama dua bulan.

"Kevakuman itu disebabkan proses seleksi KIP periode saat ini. Dampaknya, terjadi tumpukan berkas sengketa informasi publik. Oleh karena itu, sekarang ini KIP tidak menggunakan pembidangan bagi komisioner, tetapi berupa gugus-gugus tugas," ungkapnya.

Rakornas digelar di tengah beragam kondisi. Dijelaskan Abdul, ada komisioner provinsi yang sudah menjabat selama tiga tahun, ada juga yang dua tahun, satu tahun bahkan yang baru terbentuk. Tak hanya itu, perwakilan provinsi yang baru akan membentuk KI juga menyempatkan untuk hadir.

"Diharapkan, keragaman di masa jabatan itu bukan sumber saling menegasi atau mereduksi kelanjutah langkah KI. Tetapi harus dapat menjadi energi pendorong dan faktor pemicu bagi kepesatan kemajuan KI ke depan," tegasnya.(hzr/ton)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari
Fotografer: 
Huzari
Editor: 
Huzari