Rapat Paripurna Penyampaian LHP BPK RI Dan Penyampaian RKUA PPAS

PANGKALPINANG – Wakil Gubernur kepulauan Bangka Belitung Abdul Fattah hari ini (31/07/2017) menghadiri rapat paripurna DPRD untuk mendengarkan penyampaian rekomendasi LHP BPK RI dan pengesahan raperda pertanggung jawaban APBD tahun 2016 yang disampaikan oleh anggota legislatif di ruang rapat paripurna DPRD provinsi Bangka Belitung.

Wakil Ketua DPRD provinsi Babel Amri Cahyadi dalam sambutannya mengatakan, bahwa laporan keuangan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 telah disampaikan dalam rapat paripurna istimewa pada tanggal 20 juli 2017 yang lalu, dimana DPRD kemudian menindaklanjuti dengan membentuk panitia kerja guna membahas temuan-temuan hasil pemeriksaan, agar dapat diberikan rekomendasi DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BKP dimaksud.

Untuk itu, Ia mengucapkan terimakasih atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia kerja DPRD guna membahas temuan-temuan LHP BPK secara cermat dan bijaksana.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian dari 7 fraksi yang hadir dalam menyampaikan pendapatnya, yang disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Abdul Fatah dan Ketua DPRD provinsi Babel Didit Sri Gusjaya. Diantaranya adalah Fraksi Amanat Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi Madani, dan juga Fraksi PKS.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Abdul Fatah turut menyampaikan sambutannya. Wagub mengucapkan terimakasih atas kritikan-kritikan masukan yang diberikan, agar provinsi kepulauan Bangka Belitung dapat membenahi diri menjadi lebih baik.

Didit Srigusjaya selaku Ketua DPRD provinsi Babel menjelaskan bahwa kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara dan rancangan APBD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah. “ Ketiganya saling terkait, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. KUA dan PPAS merupakan pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil musrenbang,” jelasnya.

“Rancangan KUA memuat tentang kondisi ekonomiu makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, strategi pencapaiannya. Sedangkan PPAS memuat penentuan skala prioritas pembangunan daeraah, penentuan skala prioritas program masing-masing urusan dan penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan,” lanjut Didit.

Selain itu Didit mengingatkan bahwa dokumen KUA PPAS APBD perubahan ini sangat penting untuk menjadi perhatian bersama, guna menentukan skala prioritas anggaran dalam beberapa bulan yang tersisa dari APBD 2017, serta menentukan skala prioritas APBD tahun 2018 nantinya.(stevani/k5)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Stevani / Khalimo
Fotografer: 
Khalimo