Rapergub Badan Pengelola Geopark Belum Dapat Dibahas

PANGKALPINANG--Pembahasan Materi Muatan Rapergub tentang Badan Penggelola Geopark Pulau Bangka yang dijadwalkan pada Jumat (9/3) di Ruang Wakil Gubernur belum dapat dibahas.  Pasalnya, dasar hukum yang mendasari pembentukan Badan Pengelola Geopark masih belum ada. 

Maskupal, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, saat ini di Biro Hukum telah masuk draf usulan pergub dan keputusan  dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Badan Pengelolaan Geopark Pulau Bangka. Namun   menurut Maskupal dasar hukum untuk menerbitkan pergub dan keputusan tersebut belum jelas. "Untuk itu perlu diadakan rapat untuk membahas lebih dalam mengenai rencana usul rapergub ini," ujar Maskupal.

Rusni Budianti, staf dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan mengenai latar belakang dibentuknya Badan Pengelola Geopark ini merupakan kehinginan Gubernur Babel karena di Belitung pada September 2017 yang lalu telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional, Untuk itu gubernur menginginkan di wilayah Pulau Bangka pun ada geopark.  Sejauh ini tim dari Disbudpar telah melakukan studi banding ke geopark Cileteh Jawa Barat .

Sementara Martini, perwakilan dari Bappeda Provinsi Bangka Belitung juga belum dapat berbicara secara teknis karena menurutnya biasanya ada kajian terlebih dahulu. Sedangkan untuk tata ruang 2018 akan disesuikan ketika menetapkan dalam regulasi dan regulasi harus direncanakan agar dapat disesuikan

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani
Fotografer: 
Evani
Editor: 
Irwanto