Reformasi Birokrasi Mutlak, Syahrudin: Jangan Puas Mengerjakan Standar Pelayanan Minimal

PANGKALPINANG -- Syahruddin Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginginkan agar aparatur sipil negara tidak langsung puas karena telah melaksanakan standar pelayanan minimal. Pasalnya saat ini ASN harus bisa memberikan standar pelayanan maksimal.

"Reformasi birokrasi merupakan upaya melakukan pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan," kata Syahrudin saat Pembinaan Peningkatan Capaian Reformasi Birokrasi dan Asistensi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), di Hotel Soll Marina, Bateng, Selasa (31/7/2018).

Terdapat delapan perubahan mesti dilakukan aparatur dalam reformasi birokrasi. Syahrudin menjelaskan, untuk itu perlu melakukan penataan ulang sistem pemerintahan. Sebab dengan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi bagian pelaksanaan reformasi birokrasi.

Syahrudin menegaskan, berdayakan aparatur sipil negara, karena reformasi birokrasi sudah menjadi tuntutan masyarakat. Namun untuk mencapai semua ini harus dilakukan secara efektif, efisien serta bertahap agar tidak radikal. Pendampingan ini penting bagi daerah kabupaten yang belum melakukan reformasi birokrasi.

"Adanya pendampingan ini bermanfaat bagi daerah yang belum melakukan reformasi birokrasi. Agar daerah tersebut tidak tertinggal jauh dari daerah lain," jelas Syahrudin.

Jajaran satuan organisasi perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan reformasi birokrasi dengan membuat program inovasi. Dikatakan Syahrudin, setiap OPD mengajukan dua inovasi dan ini dilombakan. Kemudian inovasi tersebut diaplikasikan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Ada yang namanya "Sejari" Serumpun Menjaga Negeri. Program inovasi ini dilaksanakan Satpol PP. Dalam hal ini seluruh Satpol PP baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota membuat kesepahaman bersama. Bentuk kerja sama Satpol PP tersebut salah satunya yakni, bisa memproses pelanggaran ASN dimana pun.

"ASN Pemprov yang melakukan kesalahan di kabupaten bisa ditangani Satpol PP kabupaten. Selain itu ada inovasi pembayaran biaya perjalanan dinas melalui non tunai. Namun semua ini masih perlu ditingkatkan," ungkapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari