Regulasi Pengadaan Barang Jasa Terbaru Menuntut Peningkatan Kapasitas SDM

PANGKALPINANG -- Perkembangan teknologi menuntut terjadi perubahan regulasi dan aplikasi, dan ini terjadi dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bidang Hukum dan Politik Syahrudin mengatakan, Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diberlakukan. Petugas di LPSE harus mengikuti perubahan regulasi dan aplikasi terbaru tersebut.

Perpres ini, kata Syahrudin, untuk memfasilitasi pengadaan sistem elektronik. Semuanya kegiatan menekankan penggunaan teknologi agar mempercepat proses pengadaan barang. Untuk itu perlu koordonasi mencari solusi dan bertukar informasi.

"Petugas harus meningkatkan kapasitas diri, selain itu selalu berkoordinasi dengan baik antara LPSE di provinsi ini," kata Syahrudin saat membuka Rakor LPSE se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Soll Marina, Rabu (11/7/2018).

Kali ini rakor mengusung tema "Penguatan Sinergi LPSE dalam Rangka Implementasi Kebijakan e-Procerement Nasional." Syahrudin mengatakan, ini merupakan rakor ketiga tingkat provinsi. Hendaknya kegiatan dapat diikuti secara rutin untuk meningkatkan pelayanan dengan mempedomani aturan.

Pelaksanaan rakor kali ini bertepatan dengan terbitnya regulasi baru. Aturan itu tentunya penting bagi mewujudkan good government, dengan kerja LPSE yang dapat memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa.

Sementara Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Gatot Pambudi Putranto mengatakan, e market dibutuhkan untuk mendukung pengadaan barang dan jasa sistem elektronik. Walau sudah ada katalog nasional, namun perlu juga memperbanyak katalog di daerah.

Petugas di LPSE harus menyampaikan perkembangan ini kepada mitra. Ia menegaskan, siaga satu untuk pengadaan barang dan jasa. Cermati perpres yang mengatur norma-norma dan ini harus dicemati dengan seksama.

Tak hanya itu. Gatot berpesan agar  pemerintah provinsi dapat membina LPSE kabupaten kota. Kalau dulu Aceh sebagai rule model, namun sekarang Bangka Belitung. Jika ada program baru, pasti LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan tawaran pertama.

"Harus benar-benar mempersiapkan diri. Jika tidak mencermati aturan yang berlaku dapat membuat anggaran tidak terserap atau bisa ilegal karena tidak sesuai dengan tahapan," ungkapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari
Fotografer: 
Adi Tri Saputra