Road Map Reformasi Birokrasi di Babel

Pangkalpinang, 22/05 – United Nations Development Programe (UNDP) dan Pemerintah Indonesia meluncurkan ROAD MAP  reformasi birokrasi 2013 – 2017 untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi kota kedua setelah Gorontalo yang telah menyusun Road Map. Peluncuran Road Map dan Seminar Penguatan Reformasi Birokrasi Di Bangka Belitung dilaksanakan pada hari ini dengan tema Kita Wujudkan Kinerja Aparatur Negara yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Clean Goverment and Good Governance.  Hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Eko Prasodjo dan Beate Trankmann selaku Country Director UNDP.

Reformasi Birokrasi (RB) dalah sebuah komitmen nasional untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif dan efisien, serta bersih dan melayani. Wakil Gubernur, Rustam Effendi mengatakan bahwa “Birokrasi Provinsi kepulauan Bangka belitung masih belum menunjukkan kinerja yang diharapkan”. Rustam Effendi juga menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapi Provinsi kepulauan Bangka Belitung, yaitu secara kelembagaan masih ditemukan adanya tumpang tindih dalam tugas dan fungsi serta beban kerja yang belum terdistribusikan secara optimal, Pengembangan SDA masih belum mencerminkan terbentuknya aparatur yang profesional, ketatalaksanaan masih belum didukung oleh sistem informasi yang berbasis kepada teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan, sistem akuntabilitas dan pengawasan masih belum optimal, serta pola fikir dan budaya kerja yang masih birokrats serta belum menemukan budaya kerja yang inovatif.

Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Road Map ini akan dijadikan sebagai rujukan utama bagi pelaksanaan RB jangka panjang 2013-2017.   Road Map mengait dengan jelas dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah ( RPJP). Road Map RB akan memberikan Gambaran perihal langkah-langkah strategis dan juga berbagai agenda yang akan dijalankan terkait dengan birokrasi yang akan dijalankan dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. Pemerintah telah menetapkan RB sebagai agenda program prioritas nasional dan akan dilaksanakan oleh seluruh pemerintah pusat dan daerah. ”Maka perlu pemahaman yag sama diantara kita baik secara nasional maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.” Tegas Rustam Effendi dalam sambutannya.

Beate Trankmann, dalam sambutannya menyampaikan, bagaimana Indonesia bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat memperbaiki lebih lanjut kemajuan pembangunan. Dengan adanya demokrasi yang kuat maka tidak secara otomatis terjadi kemajuan nasional. “Bahwa kekuatan sebenarnya berada pada masyarakat” tegasnya. Kita sudah tau bahwa Desentralisasi Pemerintah, tidak secara otomatis memberikan manfaat pembangunan pada masyarakat, maka Pemerintah harus lebih efektif dan efisien untuk merespon masyarakat. Pemerintah juga memerlukan sistem tata kelola kerja yang lebih baik untuk masyarakat, pemerintah bekerja untuk membantu kehidupan mereka sebagai rakyat.

Eko Prasodjo yakin bahwa Aparatur di daerah bisa menggerakkan perubahan -perubahan dengan menjalankan Road Map RB. Dan Pemerintah Pusat hanya memfasilitasi gerakan ini, sedangkan yang menjadi aktor adalah aparatur yang ada didaerah, seperti Gubernur dan Wakil, Sekretaris daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Sumber Daya Aparatur yang ada didaerah. “Kita boleh membangun gedung dan jembatan berpuluh- puluh ribu, tetapi apabila generasi yang akan datang tidak mengatakan bahwa indonesia belum menjadi tempat hidup yang lebih layak lagi, maka pembangunan itu belum bisa dikatakan berhasil.” Ungkapnya. (ami/nn)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani | Nona Dian Pratiwi
Fotografer: 
Evani
Editor: 
Nona Dian Pratiwi