Road to Sensus Penduduk 2020

Berbicara mengenai Sensus Penduduk (SP) bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Sejarah mencatat kegiatan Sensus Penduduk Indonesia pertama kali dilaksanakan di Pulau Jawa pada masa Pemerintahan Hindia Belanda tahun 1930. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali kegiatan Sensus Penduduk pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Pada bulan Juli tahun 2020 mendatang Badan Pusat Statistik (BPS) untuk ke 7 (tujuh) kalinya kembali menyelenggarakan Sensus Penduduk sebagai agenda nasional. Dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 BPS akan menggunakan 3 (tiga) prinsip dasar ABC yaitu Accurate (akurat) sehingga dapat dijadikan Benchmark (tolak ukur) karena memiliki cakupan yang Comprehensive (menyeluruh). Seiring dengan perkembangan teknologi, BPS akan menerapkan teknologi geospasial yang digunakan sebagai kerangka induk dalam mengumpulkan data kependudukan. 

Pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia akan membuat satu data kependudukan di semua wilayah kabupaten/kota se Indonesia. Mengapa data kependudukan penting ?, karena data kependudukan memiliki manfaat sangat penting bagi pembangunan baik pemerintah dan lembaga lainnya yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan. Mustahil pembangunan dapat terlaksana dengan baik jika tidak memiliki data penduduk yang sahih dan akurat. Penduduk pada hakekatnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Isu-isu pembangunan sangat membutuhkan data penduduk sebagai sasarannya. Dengan adanya Sensus Penduduk ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Sensus Penduduk tahun 2020, diharapkan adanya pembaharuan kebijakan pemerintah seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh disektor pertanian, dengan diperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mampu memotret status pekerjaan seseorang khususnya petani secara kuantitatif, maka diasumsikan bahwa jumlah petani dapat dijadikan dasar dalam penerima manfaat program pembangunan. Selain itu, diharapkan program pembangunan tidak akan tumpang tindih khususnya program-program pembangunan lintas sektoral dibidang pertanian semakin tepat sasaran, efesien, dan efektif. Dengan Sensus Penduduk pemerintah juga diharapkan mampu membuat inovasi program-program baru disektor pertanian atau sektor lainnya, sehingga program tersebut dapat bermanfaat bagi petani atau masyarakat yang mampu atau kurang mampu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini permasalahan klasik dalam pembangunan di Indonesia adalah data. Hal ini ditimbulkan karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada dari berbagai institusi. Selain disebabkan faktor lain seperti ketersediaan sumber daya manusia serta biaya dalam proses pengumpulan dan pengolahan data yang terbatas, sangat sering kita temukan elemen data yang sama tetapi nilai yang berbeda-beda baik sesama instansi pemerintah atau lembaga lainnya dengan BPS. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada yang kurang memahami pentingnya data dan implikasinya ke depan akibat data yang diberikan tidak akurat dan valid. 

Penggunaan terpenting data dalam proses perencanaan adalah untuk menentukan menyediakan target dan sasaran pembangunan. Dalam dokumen perencanaan paling jelas terlihat dalam penetapan indikator-indikator kinerja salah satunya seperti indikator makro ekonomi. Dideskripsikan dalam laju pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, penetapan sasaran-sasaran pembangunan harus memperhatikan keterkaitan agar target-target yang ditetapkan konsisten.

Keutamaan perencanaan adalah adanya intervensi pemerintah melalui terobosan kebijakan dalam  program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk mempercepat pencapaian sasaran-sasaran. Pada hakikatnya agregat dari sasaran-sasaran pembangunan di tingkat daerah adalah sasaran pembangunan di tingkat nasional. Mulai tahun 2019 dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggunakan 3 (tiga) skenario pembangunan daerah dalam menentukan target-terget meliputi : (i) skenario normal (business as ususal) adalah mempertahankan kinerja pembangunan melalui kebijakan dan program yang sudah ada; (ii) skenario moderat dalah mendorong (akselerasi) percepatan pembangunan melalui kebijakan dan program percepatan pembangunan; (iii) skenario optimis adalah melakukan transformasi (perubahan) dan akselerasi (percepatan) pembangunan melalui pembenahan sistem dan manajemen kerja melalui perencanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi. Dari ke 3 (tiga) skenario tersebut, skenario optimis dianggap paling baik untuk digunakan dalam menentukan target pembangunan dengan perhitungan dan analisis data secara kuantitatif bukan lagi kualitatif. Logika yang sama berlaku untuk sasaran pengurangan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan komponen-komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Selanjutnya indikator-indikator pembangunan tersebut dapat dijadikan capaian target yang bisa diukur dengan jelas saat exante (tahap awal perencanaan), on going (implementasi atau pelaksanaan perencanaan), serta expost (tahap pasca pelaksanaan untuk mereview pelaksanaan pencapaian perencanaan). Dalam melakukan evaluasi juga kita akan memperoleh gambaran kinerja. Apakah kinerja yang kita capai tersebut sudah sesuai atau tidak dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kita akan dapat mengukur sejauh mana kesenjangan antara target dan capaian. Dengan mengetahui kesenjangan yang terjadi, maka kita bisa melakukan identifikasi atas berbagai faktor penyebab terjadinya kesenjangan tersebut. Apakah disebabkan oleh faktor internal atau dari faktor eksternal. Oleh karena itu, ketersediaan data-data di dalam menentukan indikator kinerja tersebut juga mutlak diperlukan dalam suatu proses evaluasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dapat mengambil langkah-langkah dalam menentukan kebijakan ke depan.

Sejak tahun 2017 paradigma dalam penyusunan rencana kerja pembangunan nasional dan daerah menggunakan pendekatan holistik tematik (penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas), integratif (keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran), dan spasial (kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas). Selain itu pemerintah juga telah melakukan inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang dikenal dengan sistem money follow program. Artinya  perencanaan dan penganggaran harus sesuai dengan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai bukan oleh ketersediaan anggaran atau tugas dan fungsi organisasi. 

Perlu diingat bahwa terjadi keunikan dalam kependudukan di Indonesia kurun waktu 2020-2030 yaitu bonus demografi. Mengapa unik ?, karena bonus demografi merupakan masa yang langka dan akan melintas sekali dalam perkembangan kependudukan sebuah negara. Jadi, jika mengacu dalam dunia kependudukan, bonus demografi merupakan suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sangat besar, sedang proporsi usia muda (di bawah 15 tahun) sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut (65 tahun ke atas) belum banyak. Hal yang perlu diperhatikan adalah bonus demografi mampu menjadi modal dasar pembangunan. Jika bonus demografi dipersiapkan dengan matang dan dimanfaatkan, maka puncak keemasan pembangunan dapat diraih. Sebaliknya jika momentum tersebut tidak dijaga dan dimanfaatkan secara optimal, maka akan menjadi masalah baru dalam pembangunan seperti pengangguran, kualitas sumber daya manusia, dan kriminalitas. Bangsa Indonesia perlu belajar dengan negara-negara di Benua Asia seperti Thailand, Taiwan, dan Korea adanya bonus demografi berdampak positif terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 10-15 persen.

Jadi idealnya data yang diperoleh haruslah berupa fakta bukan hasil manipulasi. Dengan memiliki basis data  yang valid dan terukur, maka proses perencanaan yang baik dan komprehensif akan menjadi titik penting untuk berhasilnya pembangunan. Oleh karena itu, diperlukannya koordinasi secara mendalam untuk menyinkronkan data-data yang akan diterbitkan. Jangan sampai setelah dipublikasikan muncul perdebatan dan permasalahan-permasalahan diakibatkan berbedanya data yang diterima oleh pengguna data. Kesepakatan bersama antara institusi yang diakui oleh pemerintah sebagai penyedia data sangat diperlukan, yaitu BPS dengan institusi pemerintah atau lembaga lainnya.

Sebuah harapan dengan adanya potret data administrasi kependudukan ini  penting bagi pemerintah dan lembaga lainnnya untuk memastikan perencanaan pembangunan disegala bidang  yang tepat, sehingga dari setiap program dan kegiatan benar-benar bermanfaat bagi penduduk. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa, sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1.223.296 jiwa. Lalu, bagaimana dengan jumlah penduduk Indonesia pada hasil Sensus Penduduk 2020 nanti ?. Dipastikan ada kejutan-kejutan baru terkait potret demografi di Indonesia “10 years challenge”.

Semua pihak di berbagai tingkatan harus bersinergi dalam melaksanakan perannya masing-masing demi suksesnya Sukses Penduduk 2020. BPS tidak bisa bekerja sendiri, sehingga memerlukan dukungan semua pihak dan lapisan masyarakat. Ayo saudara semua yang ada di Bumi Serumpun Sebalai kita sukseskan agenda nasional ini sebagai kekuatan dalam membangun tanah air. Road to Sensus Penduduk 2020. Salam satu data untuk bangsa Indonesia tercinta.

Penulis: 
Novita Frahesti Ade Wijaya/Perencana Bappeda Babel
Sumber: 
Novita Frahesti Ade Wijaya/Perencana Bappeda Babel

Artikel

11/09/2019 | Dinas Kominfo
20/08/2019 | Novita Frahesti Ade Wijaya/Perencana Bappeda Babel
11/07/2019 | Perencana Bappeda Provinsi Kep. Babel
04/05/2016 | Muhammad Irwan Effendi, ST, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama

ArtikelPer Kategori