Safari Jurnalistik PWI, Hendry : Verifikasi Media Untuk Mewujudkan Profesionalisme

Pangkalpinang – Persatuan Wartawan Indonesia Pusat hari ini Rabu (29/03/2017), menyelenggarakan kegiatan Safari Jurnalistik bagi insan pers. Acara yang berlokasi di Hotel Bumi Asih tersebut, selain dihadiri oleh kurang lebih 30 peserta insan pers dari berbagai media yang ada di Bangka Belitung serta perwakilan Pranata Humas Pemprov Babel, juga turut hadir Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Hendry CH Bangun selaku nara sumber dalam kegiatan tersebut.

Poin utama dalam kegiatan Safari Jurnalis tersebut, adalah terkait upaya dewan pers melakukan penguatan terkait profesionalisme dunia jurnalistik, yang dalam hal ini adalah melalui verifikasi media oleh dewan pers. Adapun indikator verifikasi media mencakup etika jurnalistik dalam kegiatan peliputan yang dilakukan para jurnalis. ”Kode etik ini menjadi salah satu poin penting dalam dunia jurnalistik yang menjadi pedoman bagi para insan pers dalam kegiatan peliputan atau reportase,” tegas Hendry.

Ia mengungkapkan bahwa wujud implementasi etika jurnalistik  adalah dalam proses pembuatan berita sebaiknya berimbang, berdasarkan fakta, serta tidak memasukan opini yang menghakimi. “Kode etik itu harus dipahami oleh setiap jurnalis, dimulai dari mencari berita hingga cara penulisannya harus sesuai dengan kode etik jurnalis yang berlaku, dan cover both sides,” tambah Hendry.

Selain standar kode etika jurnalistik, Hendry menjelaskan bahwa standar perusahaan media adalah item yang akan diverifikasi. “standar peraturan perusahaan pers, dimana perusahaan harus mampu menggaji wartawannya minimal setara UMP tiga belas kali dalam satu tahun, yang juga mencakup asuransi kesehatan.” Jelas Hendry.

Standar kompetensi para jurnalis juga menjadi bagian yang akan diverifikasi. Untuk standar kompetensi diimplementasikan melalui sertifikasi bagi para jurnalis, akan adanya sistem jenjang golongan. “Artinya organisasi pers tersebut pimpinannya harus Wartawan Tingkat Utama, redaktur-redakturnya harus tingkat Madya. Kalau reporter-reporternya belum semua bersertifikat, tidak apa-apa. Tapi pimpinannya harus Tingkat Utama,” terang Hendry.

Unsur verifikasi media lainnya yang tidak kalah penting adalah perlindungan bagi jurnalis, ungkap Hendry. “Wartawan yang bertugas diperusahaan itu harus dilindungi. Seperti apabila seandainya wartawan meliput ke daerah konflik atau ada menghadapi masalah dilapangan tidak dibiarkan oleh perusahaan untuk berjuang sendiri,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Hendry mengatakan untuk media terverifikasi secara faktual meliputi adanya kantor fisik, “Kantornya tidak harus besar, tetapi ada alat kerjanya, ada ruang rapatnya, ada alat komunikasi. Dengan sudah terverifikasi, maka dapat dinyatakan sebagai media yang sehat,” tutup Hendry.(K5)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Khalimo/Stevani
Fotografer: 
Stevani
Editor: 
Suci Lestari