Satgas Pangan Babel Amankan 142 Ton Pupuk Kadaluarsa

PANGKALPINANG – Satgas Pangan Babel berhasil mengamankan 142 ton pupuk kadaluarsa dan merek tak terdaftar di Kementerian Pertanian. Sejumlah pupuk ini berasal dari Sumatera Selatan dan Gersik Jawa Timur. Mengantisipasi terulang kembali kasus ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memperkuat laboratorium.

Erzaldi Rosman Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menegaskan, setiap pupuk masuk ke Bangka Belitung secara acak diteliti petugas laboratorium. Petugas mengambil sampel sebelum barang masuk ke gudang pemilik. Jika hasil pemeriksaan laboratorium baik, selanjutnya pemilik diizinkan mengedarkan barang. Selain itu pemerintah provinsi ingin memperketat perizinan.

“Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan perusahaan distributor pupuk. Setiap barang masuk ke Bangka Belitung harus melalui tes lab. Kita memfilter bahwa pupuk tersebut bukan pupuk palsu,’’ kata Gubernur saat konferensi pers di Gudang Pupuk CV Elisabeth, Jalan Parit Lalang, Pangkalpinang, Senin (31/7/2017)

Sejak Ramadan hingga saat ini satgas pangan masih melaksakan tugas. Gubernur menjelaskan, ada tiga tersangka diamankan karena diduga mengedarkan pupuk non subsidi kedaluwarsa dan merek tak terdaftar di Kementerian Pertanian. Tindakan pengamanan ini suatu langkah penting, sebab jika pupuk tidak sesuai standar digunakan petani dapat berdampak buruk terhadap tanaman.

“Petani kita sangat dirugikan dengan keberadaan pupuk seperti ini. Selain rugi waktu dan biaya, petani juga mengalami kerugian tenaga. Ditemukan kasus ini diharapkan ke depan dapat membuat efek jera bagi orang yang berniat melakukan tindakan melanggar hukum. Selain itu semua distributor pupuk harus memperbaharui perizinan,” tegas Gubernur.

Sementara Brigjen Pol Anton Wahono Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, proses penindakan kasus tidak seketika. Sebab telah melalui mekanisme penyelidikan yang diawali dari laporan masyarakat. Tersangka akan dijerat Undang-Undang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Selanjutnya Polda Babel akan melakukan penyelidikan asal barang.

Ia menambahkan, Polda Babel akan melakukan kerja sama dengan Polda Sumsel. Keberhasilan ini merupakan kerja sama antara tim Polda dengan tim dari pemerintah daerah. Kasus ini cukup berat, sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman maksimal. Diharapkan perizinan usaha ini segera dicabut dan tidak memberikan izin lagi agar pengusaha tidak melakukan tindakan serupa.

“Tanaman lada banyak mengalami penyakit kuning, penyebab pertama penyakit tersebut yakni karena pupuk yang dipalsukan. Petani dirugikan dan ancaman hukuman bagi pelaku hingga lima tahun dan denda senilai Rp4 miliar. Ada sindikat untuk kasus-kasus seperti ini, makanya Polda Babel bekerja sama dengan Polda asal barang,” tegasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky/Huzari
Fotografer: 
Rizky