Satgas Waspada Investasi Provinsi Kepulauan Babel Gelar Rakor Semester II 2018

Pangkalanbaru -  Satuan Tugas Waspada Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Semester II Tahun 2018, bertempat di Koba Meeting Room Hotel Novotel Bangka, pada hari Kamis (13/09/2018).

Keanggotaan Satgas Waspada Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari lintas sektor, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Panca Hadi Suryatno mengangkat laporan kegiatan investasi sampai dengan Semester I Tahun 2018, pengkinian informasi kasus-kasus investasi, informasi tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi (peer to peer lending/P2P Lending), dan rencana kegiatan pada Semester II 2018. 

Panca mengatakan bahwa selama tahun 2018 Satgas akan melaksanakan dua kali rapat koordinasi. "Rakor Semester I 2018 telah dilaksanakan pada 14 Maret 2018, dimana pada rakor tersebut Tim Satgas mensosialisasikan penyelenggaraan dan pemrosesan transaksi pembayaran dan pengkinian kasus investasi di Bangka Belitung," kata Panca. 

Selanjutnya Panca menyampaikan kasus investasi secara secara nasional. "Sampai 31 Agustus 2018, sebanyak 233 perusahaan investasi tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK," papar Panca. 

Selama semester II 2018, OJK telah melaksanakan empat kali siaran pers. "Siaran pers tersebut memberikan informasi terkini tentang kasus-kasus investasi secara nasional," ujar Panca. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai masyarakat berkenaan dengan investasi diantaranya berhati-hati terhadap penawaran kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, 227 entitas yang melakukan peer to peer lending tidak terdaftar dan 407 entitas yang melakukan peer to peer lending tidak berizin, sebanyak 20 entitas yang tidsk memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi serta sebanyak 10 entitas yang diduga melakukan penawaran produk yang berpotensi merugikan masyarakat.

Pada rakor ini, Satgas Waspada Investasi memfokuskan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (LPMUBTI). Berkenaan dengan LPMUBTI, semua transaksi tersebut harus mengikuti aturan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Dan disini pentingnya fungsi Kominfo di daerah untuk melakukan pemantauan terhadap investasi dan layanan pinjam meminjam uang melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet," papar Panca.

Sampai semester I 2018, sebanyak 67 perusahaan telah terdaftar dan memiliki izin untuk menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sebanyak 40 perusahaan sedang dalam proses pendaftaran dan 38 perusahaan berminat untuk mendaftar.

"Diperkirakan sebanyak 202 perusahaan yang berpotensi dan berminat untuk menyelenggarakan P2P Lending," papar Panca. 

Pada Semester II 2018, Tim Satgas Waspada Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyelenggarakan rapat koordinasi, melakukan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat dan publikasi mengenai waspada investasi.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Ahmad Fauzan Syahzian