Sekda Babel Harap OPD Serius Ikuti Evaluasi Reformasi Birokrasi

PANGKAPINANG - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Selatan melaksanakan pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Informasi RI. Pertemuan tersebut diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2017.

Pertemuan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, 17 hingga 18 Oktober 2017 di Ruang Pertemuan Pantai Pasir Padi Lantai III Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi saat pembukaan pertemuan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kemenpan dan Reformasi Birokrasi RI atas dukungannya mengawal Pemerintah Babel. Selain itu Sekda Babel juga menekankan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti pertemuan ini dengan serius sebab telah banyak waktu hingga biaya untuk mendatangkan tim evaluasi Reformasi Birokrasi.

“Banyak energi yang dikeluarkan, saya kira kita rugi besar jika tidak serius dalam pertemuan ini. Mari kita bersama-sama, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengawal Reformasi Birokrasi ini," tambah Sekda.

Pengawalan reformasi tersebut memiliki tujuan strategis mengingat pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai nilai 58,55 atau predikat C. Diharapkan pada tahun berikutnya nilai reformasi birokrasi untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dengan intervensi serius dari Perangkat Daerah. 

Lebih lanjut disampaikan oleh Sekda Babel tentang pentingnya mendapat pengarahan dari Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi untuk menjaga kesinambungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan target-target pada RENSTRA dan target-target utama di OPD. “Saya juga sangat berharap kerja keras dari Inspektorat untuk menggiring Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),” tegas Sekda.

Budi Prawira selaku Ketua Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan dan Reformasi Birokrasi RI mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Krpulauan Bangka Belitung agar terus memperbaiki kinerja pemerintah agar nilai predikat B yang pernah diraih dapat kembali diraih, jika perlu mendapat predikat A.. Seperti keinginan Gubernur, bahwa Provinsi harus lebih baik dari Kabupaten/ Kota untuk menjadi percontohan dengan keseriusan dari setiap OPD.

Saat diwawancara, Budi Prawira mengatakan pertemuan ini akan menggiring peningkatan dengan langkah-langkah seperti evaluasi dokumen-dokumen hingga prakteknya, termasuk simulasi dengan dokumen RPJMD Babel. “Bukan hanya serapan anggaran mencapai 100% saja, tetapi juga yang kita dorong adalah orientasi hasil dari penerapan RPJMD,” ungkap Budi Prawira.

Ditambahkannya, untuk mengawal ini ada 8 (delapan) areal perubahan yang harus terus ditingkatkan, diantaranya Managemen Perubahan, Organisasi, Tata Laksana, Penilaian Sumber Daya Manusia, Perundang-undangan, Pelayanan Publik, Akuntabilitas hingga Pengawasan.
“Kami akan mengevaluasi dalam waktu 2 (hari) ini, memberikan masukan perbaikan dan perbaikannya ditunggu dalam waktu 1 (satu) bulan. Sesuai dengan fungsi dari Tim Evaluasi adalah pembinaaan untuk mendorong Pemprov dan Kabupaten/ Kota agar Reformasi Birokrasi dapat mengalami peningkatan," tutup Budi.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
nonadp
Fotografer: 
nonadp