Sekda Babel: Kedepankan Akurasi dan Kesiapan Data Dalam Pengelolaan Anggaran 

Pangkalpinang, -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong proses pengadaan barang dan jasa agar dapat dilaksanakan efektif dan efesien dengan mengutamakan prinsip, transparan, adil, serta akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka, Dr. H. Yan Megawandi,SH, M.Si saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (01/11/2017 ). Bimbingan teknis tersebut diikuti oleh pejabat eselon II, esselon III dan Aparatur Sipil Negeri (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Babel . 

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan menyampaikan beberapa hal penting yang harus diperhatikan bersama dalam proses melaksanakan pengadaan barang dan jasa seperti akurasi dan kesiapan data, metode pemilihan yang sesuai dengan kondisi yang ingin dilakukan, serta prinsip teguh asas efektif dan efisien 

"Setiap Pengelola Anggaran harus memiliki data yang baik dan benar dalam proses pengadaan sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang efektif," harap Sekda.

Pada era keterbukaan informasi publik sekarang, penyelenggara negara dituntut untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin memperoleh data terkait pengadaan barang dan jasa pada lingkungan pemerintah daerah. Salah satu caranya adalah dengan menayangkan informasi di situs resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung."Susun perencanaan pengadaan barang dan jasa dengan baik melalui akurasi dan kesiapan data serta dapat ditayangkan sehingga publik dapat memperoleh informasi yang diinginkan," terang Sekda.

Selain itu, Sekda menjelaskan kepada perangkat daerah agar pada 2018 dapat mempersiapkan secara baik untuk melaksanakan keputusan presiden terkait pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Sutan Suangkupon Lubis, menjelaskan dalam proses penyusunan rencana pengadaan harus memperhatikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Yang pertama dilarang menentukan kriteria, persyaratan  atau prosedur pengadaan yang  diskriminatif, kemudian dilarang memecahkan pengadaan untuk menghindari proses pelelangan. 

Lubis juga menerangkan kepada peserta tentang tata cara pengadaan, ada beberapa cara dalam teknis pengelolaan, yaitu bisa melalui swakelola dimana pengelola dapat melakukan kegiatan sendiri dan dengan melibatkan pihak penyedia, baik sebagai badan usaha maupun perorangan, maupun lelang.

"Jika mampu dikerjakan sendiri melalui swakelola oleh dinas terkait, hal ini dibenarkan menurut aturan," ujar Lubis.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Erwin