Sekda Minta PPID Tingkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

PANGKALPINANG—Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama maupun PPID Pembantu harus meningkatkan kualitas pelayanan dalam memberikan informasi yang diminta masyarakat atau publik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu disampaikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzalid Rosman melalui Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung Yan Megawandi, saat membuka kegiatan Sosialisasi Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) bagi PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (12/4/2018) di aula Nata Praja BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kegiatan ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya saya yang sengaja menyempatkan hadir.  Kegiatan ini sangat penting dalam menghadapi isu dan persoalan informasi yang terjadi di Bangka Belitung akhir-akhir ini,” kata Sekda.

Untuk itu lanjut Sekda, melalui kegiatan sosialisasi ini, baik PPID Utama maupun PPID Pembantu yang ada di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Bangka Belitung agar lebih dapat meningkatkan pelayanan serta dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang ada.

Menurut Sekda, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang begitu konsen dan terdepan dalam urusan keterbukaan informasi publik.

“Saya melihat masih ada beberapa daerah yang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID)” , katanya.

Lebih lanjut dikatakan Sekda, ada beberapa dasar hukum yang menjadi acuan PPID dalam memberikan pelayanan keterbukaan infomasi publik, yaitu Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harus direvisi segera menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017.

Sekda menambahkan, sistem pengelolaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus segera diperbaiki, mengingat saat ini sudah banyak sekali kasus-kasus atau isu yang sudah disengketakan di Komisi Informasi Daerah.

“Misalnya antara Walhi dengan Dinas Kehutanan Provinsi, Walhi dengan Dinas ESDM Provinsi yang sudah menjalani sidang di Komisi Informasi. Jadi Pengelola PPID baik di OPD provinsi maupun kabupaten/kota harus memahami aturan, memahami permasalahan dengan komprehensif dengan melihat situasi terkini,”  tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekda memintar agar peserta atau pengelola PPID harus serius dan antusias dalam mengikuti kegiatan ini dan interaktif untuk bertanya terkait persoalan-persoalan yang terjadi di OPD masing-masing.

“Ikuti dengan serius, tanya sampai jelas dan rinci dengan narasumber yang sudah dihadirkan agar persoalan-persoalan informasi di OPD bisa segera diselesaikan dengan segera dan jangan sampai terjadi sidang sengketa yang berlarut-larut,” harapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Fajrina Andini
Fotografer: 
Fajrina Andini
Editor: 
Mamaq